Pakar hukum kehutanan Sadino mengingatkan bahwa semua usaha perkebunan wajib dilindungi jika telah mendapatkan hak atas tanah dan atau Izin Usaha Perkebunan ...
Mengacu pada aturan itu, maka sanksi pemidanaan terhadap pasal 42 UU 39/2014, terkait kebijakan hak atas tanah tidak dapat dilaksanakan.
Pernyataan itu disampaikan Sadino menanggapi penilaian lemahnya pengawasan aparat kepolisian di lahan perkebunan sawit masyarakat dan perusahaan yang dianggap tidak mempunyai alas hak setingkat HGU. Oleh karena itu, lanjutnya, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015, seharusnya tidak ada lagi sanksi pemberlakuan pidana melainkan denda administratif.
"Kami menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan perusahaan perkebunan terkait pencurian buah sawit, tanpa mempersoalkan perizinan perusahaan. Setiap perbuatan pencurian buah sawit merupakan pidana yang harus diselesaikan,” kata Saparni ketika dihubungi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rapat dengan DPR, LPS & OJK Diminta Hati-hati Cabut Izin Usaha BPR BangkrutLembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Read more »
Kemendag Ancam Cabut Izin Usaha Importir Nakal yang Rugikan Negara Rp 9,3 MKementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 11 produk impor yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal.
Read more »
Sowan ke Jokowi, Bos Besar Freeport Sempat Bahas Izin Usaha TambangPresdir PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku sempat menyinggung soal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan Presiden Jokowi.
Read more »
KPK Diharapkan Bisa Tindaklanjuti Laporan JATAM Terkait Dugaan Pencabutan Izin Usaha PertambanganKami berharap KPK agar bekerja dengan cepat pascapelaporan JATAM yang sudah dimasukan Selasa, 19 Maret 2024 lalu.
Read more »
Pakar Keamanan Siber Ingatkan Badan Usaha Benahi Sistem 'Cyber Security', Cegah Kebocoran Data PribadiOktober 2024 adalah batas maksimal diberlakukannya UU PDP secara penuh, namun seharusnya bisa lebih cepat.
Read more »
Legislator PDIP Kompak Cecar Bahlil Lahadalia soal Dugaan Upeti Izin Usaha PertambanganAnggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino mendesak Bahlil untuk lebih transparan terkait pemberitaan miring media nasional soal izin IUP Tambang
Read more »