Pakar HTN Sebut Nomenklatur Kementerian Bisa Berubah Sesuai Dinamika dan Tuntutan Zaman

Kabinet Prabowo Gibran News

Pakar HTN Sebut Nomenklatur Kementerian Bisa Berubah Sesuai Dinamika dan Tuntutan Zaman
KementerianNomenklaturHak Prerogatif
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 51%

Perubahan nomenklatur kementerian disebut bisa berubah, sesuai dinamika dan kebutuhan atau tuntutan zaman.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara STIH IBLAM Radian Syam, dalam Dialog Publik yang digelar STIH IBLAM, di Kampus Pasar Minggu, Rabu .Menurut Radian, aturan tersebut juga belum menyatakan secara jelas urusan pemerintahan yang perlu dipertajam, Kementerian baru yang perlu dibuat, dan pembentukan kabinet ahli.

"Kondisi-kondisi tersebut melahirkan urgensi untuk melakukan penambahan Kementerian. Konstitusi memberikan landasan pemerintahan Prabowo untuk melakukan hal tersebut," ucapnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tribunnews /  🏆 37. in İD

Kementerian Nomenklatur Hak Prerogatif Politik Nasional

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakar Hukum Siapkan Rekomendasi Penataan Kabinet PresidensialPakar Hukum Siapkan Rekomendasi Penataan Kabinet PresidensialPakar HTN-HAN akan memberikan rekomendasi seputar kabinet presidensial, termasuk hubungan presiden dan wakil presiden.
Read more »

Pakar HTN: Hakim Bisa Terpengaruh Amicus Curiae, Bisa Juga TidakPakar HTN: Hakim Bisa Terpengaruh Amicus Curiae, Bisa Juga TidakPengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan dari sejumlah elemen masyarakat dianggap tidak akan berpengaruh pada keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi
Read more »

Pakar HTN: Kemenangan Prabowo-Gibran Sudah Final dan MengikatPakar HTN: Kemenangan Prabowo-Gibran Sudah Final dan MengikatMahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 baik yang diajukan oleh kubu
Read more »

Tak Ada Urgensi Penambahan Pos Kementerian, Prabowo Didorong Maksimalkan Peran WamenTak Ada Urgensi Penambahan Pos Kementerian, Prabowo Didorong Maksimalkan Peran WamenKabinet Prabowo-Gibran disebut-sebut akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
Read more »

Yusril Sebut Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu jika Ubah Nomenklatur KementerianYusril Sebut Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu jika Ubah Nomenklatur KementerianPrabowo-Gibran harus merevisi undang-undang atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika ingin menambah nomenklatur kementerian.
Read more »

Zulhas sebut penambahan nomenklatur kementerian ide bagusZulhas sebut penambahan nomenklatur kementerian ide bagusKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan ...
Read more »



Render Time: 2025-02-24 23:21:26