Kebijakan pajak (tax policy) merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengeskalasi proses pemulihan ekonomi global.
Liputan6.com, Jakarta Bandul ekonomi global terus bergerak mengikuti transformasi pada lingkungan ekonomi dunia yang dipicu oleh banyak faktor antara lain teknologi informasi dan komunikasi, inflasi, bunga, harga komoditas, geo politik, climate change, base erosion and profit shifting . Namun dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata tumbuh di bawah 3%.
Banyak permasalah pajak yang klasik yang terjadi hingga saat ini misalnya transfer pricing , pemanfaatan treaty benefits secara tidak benar , pendirian perusahaan cangkang pada low tax jurisdictions, illicit fund dari shadow economy atau rekayasa transaksi ekonomi yang semata-mata untuk menghindari pajak , belum dapat diadministrasikan secara efektif oleh otoritas pajak suatu yurisdiksi.
Inclusive Framework beranggotakan lebih dari 142 yurisdiksi dan sifat keanggotaanya terbuka. Dalam membahas dan merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan pajak, setiap anggota yurisdiksi memiliki kedudukan dan hak suara yang sama, dan Indonesia menjadi anggota sejak tahun 2016. Keberadaan Inclusive Framework selain diakui dan di-support oleh kelompok G7 dan G20 juga dari lembaga keuangan internasional misalnya IMF, ADB, World Bank dan organisasi otoritas pajak di kawasan belahan dunia seperti Study Group on Asian Tax Administration and Research , Inter-American Center of Tax Administration , the Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism , dan African Administration Forum .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DJP: Edukasi salah satu cara tingkatkan kesadaran pajakKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Eddi Wahyudi mengatakan bahwa edukasi menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran ...
Read more »
Gawat! Piutang Pajak Menumpuk, Pemkab Tabanan Hapus Denda Pajak PBBMenumpuk piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) membuat Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Keuangan Aset Daerah (Bakueda) Kabupaten Tabanan menghapus sanksi denda pajak. Hal itu dilakukan selain dari sisi menambahkan sektor pendapatan asli daerah (PAD). Juga memberikan kesadaran dan kemudahan
Read more »
Pencucian Uang Rafael Alun Hampir Rp 100 Miliar!Besaran nilai pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak itu ditaksir hampir Rp 100 miliar.
Read more »
Mengenal Core Tax, Senjata Baru Sri Mulyani untuk Lawan Pengemplang PajakCore tax administration system akan diimplementasikan mulai 2024.
Read more »
DJP: Pemadanan NIK jadi NPWP di Sulut capai 81,81 persenKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suluttenggomalut mencatat pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak ...
Read more »
Babak Baru Kasus Kematian Polisi yang Terlibat Penggelapan Pajak Rp 2,5 MKasus tewasnya Bripka AS masih berlanjut. Terbaru, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Via: detiksumut_
Read more »