Karena keberhasilan UU P2SK, DPR melalui Baleg semakin bersemangat meluncurkan prolegnas RUU Omnibus Kesehaan, hasil kerja sama yang apik dengan Kemenkes.
SEJAK digunakannya metode Omnibus Law dalam penyusunan RUU, poduk UU yang dihasilkan tiada hentinya terjadi penolakan dari berbagai lini masyarakat. Organisasi buruh terus protes dengan lahirnya UU Cipta Kerja. Dua kali dengan Perpru Cipta Kerja, disyahkan DPR menjadi UU metamorfosa dari UU sebelumnya yang sama dan sebangun. Buruh demo sampai hari ini. Sepertinya pemerintah menikmati berbagai demo-demo itu.
Skenarionya diatur, dan itu mudah dibaca selama proses pembahasan di DPR. Kemenkes melemparkan substansi NA dan Draft RUU kepada Baleg, lantas dipreteli menjadi bahan umpan yang diberikan kepada stakeholder, organisasi kesehatan, dalam forum RDP. Dan selanjutnya kita sudah tahu. Pemerintah telah membuat DIM dalam forum Panja Pemerintah, dan DPR Komisi IX sudah membuat Panja DPR, dan ditargetkan Mei mendatang Draft RUU dengan DIM nya sudah final.
Politik belah bambu itu secara kasat mata sedang dimainkan oleh penyelenggara negara. Baca saja pasal-pasal yang disusun dalam RUU itu. Intinya sedang memusatkan kekuasaan berkumpul di Kementerian Kesehatan. Sentralistik. Pengendalian penuh Nakes. Menghilangkan otoritas OP walaupun dilandasi Undang-Undang. STR dan SIP dikendalikan Kemenkes. Profesi kesehatan ditempatkan sebagai pekerja. Pendidikan spesialistik diletakkan pada Hospital Based.
Tetapi sebagian kelompok yang lain diangkat, diberi fasilitas, dan diistimewakan kehidupan nya di masyarakat. Dalam zaman digital sekarang ini, rupanya politik belah bambu masih menjadi pilihan penyelenggara negara untuk kepentingan kekuasaannya. Atas nama demokrasi, kita berada dalam situasi seolah-olah, seakan-akan. Seakan sudah sesuai dengan prosedur. Sudah menjaring aspirasi, sudah sesuai keinginan masyarakat, dengan ribuan jumlah angka banyakjnya pertemuan, luring, daring, dan publikasi gencar aspirasi sudah 75% diakomodir. Dsb.dsbnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPNI Menyikapi Pro Kontra RUU KesehatanKetua Umum PPNI Harif Fadhillah menyikapi pro kontra RUU Kesehatan (omnibus law).
Read more »
Gandeng PUI Salurkan Bantuan, Kapolri Tekankan Soal Jaga Persatuan-Kesatuan Umat |Republika OnlineKapolri imbau masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang memecah belah bangsa.
Read more »
Kanwil Kemenkumham Kalteng Laksanakan Desiminasi Layanan Partai PolitikPartai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdas
Read more »
Viral Baliho Shenina Cinnamon dan Emir Mahira, Siap Terjun Politik?Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan baliho yang memperlihatkan Shenina Cinnamon dan Emir Mahira bergaya layaknya pasangan caleg.
Read more »
Kepala Daerah Marak Terjaring OTT KPK, KPPOD: Mahar Politik Butuh Biaya BesarDalam delapan hari, sejumlah pejabat terjaring OTT KPK, yakni Bupati Meranti Muhammad Adil, sejumlah pejabat DJKA Kemenhub, dan Walkot Bandung Yana Mulyana.
Read more »