Klaster ketenagakerjaan akan dibahas terakhir.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah-tengah pandemik wabah Corona, DPR RI tetap memutuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bakal tetap dilanjutkan. Badan legislasi DPR RI pun terlebih dulu akan membahas klaster atau bagian-bagian yang tidak menimbulkan polemik atau kontroversial.
"Baleg sepakat untuk terlebih dahulu membahas klaster-klaster yang tidak terlalu menimbulkan polemik, sedangkan untuk klaster ketenagakerjaan akan dibahas terakhir," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa . Selain itu, kata Baidowi, Baleg juga sepakat untuk terlebih dahulu menggelar uji publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sesuai dgn klaster. Para stakeholder diundang termasuk dari pakar ekonomi maupun pakar hukum. Baleg juga akan membahas RUU tersebut sesuai meknisme perundang-undangan, UU 15/2019 jo UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kemudian juga sesuai dengan Peraturan DPR tentang Pembentukan undang-undang dan peraturan DPR tentang tata tertib."Yang pasti, Baleg akan menggelar raker dengan pemerintah untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kesiapan dan terkait kondisi terkini akibat covid-19 apakah masih ada perubahan," tutur Baidowi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
|em|Ngotot|/em| Bahas Omnibus Law, Baleg DPR Bawa-Bawa Nama Presiden |Republika OnlineDPR mengaku akan tetap membahas RUU Omnibus Law di tengah badai Corona.
Read more »
Baleg Tetap Buka Ruang Aspirasi Publik untuk Omnibus Law |Republika OnlineBaleg mempersilakan publik untuk terlibat dalam pembahasan Omnibus Law.
Read more »
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta KerjaRapat kerja akan dilaksanakan pekan depan dengan sejumlah menteri terkait, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Read more »
Selain Omnibus Law, DPR Bahas 6 RUU Krusial di Tengah CoronaBaleg menyatakan selain Omnibus Law Ciptaker, enam RUU lain yang tengah dibahas di antaranya tentang masyarakat adat dan pembinaan haluan ideologi Pancasila.
Read more »
DPR dan Pemerintah Bahas Omnibus Law Pekan DepanDPR dan Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menggelar rapat kesiapan pembahasan Omnibus Law RUU Citpaker pada pekan depan.
Read more »
Walhi Minta DPR Cabut Omnibus Law |Republika OnlineParlemen tak punya sensitifitas terhadap situasi krisis dan darurat kesahatan warga.
Read more »