Pemerintah seharusnya menerbitkan kebijakan larangan ekspor masker dan APD.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menyebut maraknya ekspor masker dan alat pelindung diri di tengah kebutuhan domestik yang begitu tinggi sebagai suatu maladministrasi. Pemerintah semestinya mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation atau mengakomodasi kewajiban untuk pasar lokal.
Menurut Alamsyah, ORI telah menyampaikan ke publik pada 8 Maret lalu, pada prinspinya pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor. Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19. "Jika pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi industri yang memproduksi," jelas dia.
Untuk itu, kata Alamsyah, Kementerian Kesehatan atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker, antiseptik, dan APD ke dalam larangan dan/atau pemabtasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Dengan begitu, Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegak ekspor produk tersebut.
"Sehingga Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut maupun mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan kode HS," katanya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ombudsman: Membiarkan Masker dan APD Langka Itu MaladministrasiOmbudsman Republik Indonesia menyatakan Pemerintah membiarkan situasi langka masker dan alat pelindung diri atau APD pada saat corona sebagai maladministrasi.
Read more »
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD Adalah MaladministrasiJika pemerintah menyadari kekurangan masker dan APD, semestinya produsen dalam negeri diikat dengan kewajiban tertentu.
Read more »
Ombudsman: Masker dan APD Langka saat Wabah Corona, Pemerintah MaladministrasiPelarangan dan pembatasan ekspor masker dan APD tersebut juga bisa diatur ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan. sehingga, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut.
Read more »
Siswa SMK di Jateng Produksi APD dan MaskerAnggaran yang digunakan untuk pembuatan APD dan masker itu berasal dari dana tanggap bencana di MKKS sebesar Rp70 juta.
Read more »
APD Diproduksi Massal, BNPB Siap Bantu EksporProduksi massal alat pelidung diri (APD) tengah dilakukan di Indonesia. Nantinya bila produksi untuk dalam negeri sudah cukup, Indonesia akan bisa mengekspor APD
Read more »