Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola Suku Bunga Dasar Kredit melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar
Kredit bagi Bank Umum Konvensional ..Penerbitan P OJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.
Kemudian, format Publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail. Kemudian, penyampaian laporan SBDK kepada OJK harus lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas:
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Video: OJK Siap Rilis Aturan Terkait Kredit UMKM, PNM Siap Laksanakan!OJK Siap Rilis Aturan Terkait Kredit UMKM, PNM Siap Laksanakan!
Read more »
OJK Rilis Aturan Baru Penerbitan Obligasi-Sukuk Buat PemdaSimak penyesuaian aturan OJK soal penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Read more »
OJK Belum Rilis Aturan Hapus Buku Kredit Macet UMKM, Apa Kendalanya?Peraturan mengenai hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM belum kunjung keluar juga.
Read more »
OJK Beberkan Penyebab Aturan Hapus Buku Kredit UMKM Belum RilisOtoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait aturan mengenai hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.
Read more »
OJK terbitkan peraturan transparansi dan publikasi SBDK bagi BUKKepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan OJK menerbitkan peraturan transparansi dan ...
Read more »
OJK Susun Aturan Peralihan Pengawasan Aset Kripto, Apa Isinya?OJK susun naskah mengenai Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto.
Read more »