Muhammadiyah menilai pemerintah gagal melaksanakan mandat konstitusi dalam pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
"LHKP dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, demi kepentingan industri swasta.
"Selain itu, negara gagal menjalankan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tulisnya.Muhammadiyah menilai penggusuran paksa itu merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka.
Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan bawahannya untuk membebaskan masyarakat yang sempat mereka tahan pasca bentrokan beberapa hari lalu. Mereka juga mendesak pemerintah agar segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati, serta mengedepankan pendekatan Hak Asasi Manusia.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polisi Didesak Bebaskan 7 Warga yang Ditetapkan Tersangka Kasus Kerusuhan di Pulau RempangTim Advokasi untuk Kemanusiaan Rempang mendapat laporan ada warga Rempang yang mengalami kesakitan.
Read more »
Ricuh Rempang Jilid II, Ini Tuntutan Ribuan Warga Pulau Rempang: Tolak Penggusuran!'Pertama, menolak penggusuran 16 kampug tua di Rempang-Galang. Kedua, mendesak Polri membubarkan posko terpadu yang didirikan di Rempang,' kata dia.
Read more »
Konflik Rempang, UAS Unggah Foto Marah: 'Masyarakat Rempang Keturunan Prajurit Terbilang'Dalam postingannya, UAS seperti hendak menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang, dengan judul postingan 'MASYARAKAT REMPANG, Keturunan Perajurit Terbilang.'
Read more »
PP Muhammadiyah: Penggusuran Masyarakat Pulau Rempang Bukti Pemerintah Gagal Laksanakan Mandat KonstitusiPP Muhammadiyah menilai penggusuran masyarakat Pulau Rempang bukti pemerintah gagal melaksanakan mandat konstitusi.
Read more »
Muhammadiyah Desak PSN Rempang Eco-City Dicabut: Sangat BermasalahMuhammadiyah menegaskan proyek Rempang Eco City tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat yang akan terdampak.
Read more »
P2G Kecam Dugaan Kekerasan Aparat di Lingkungan Sekolah Pulau Rempang & Beri SaranP2G beri rekomendasi terkait dugaan kekerasan yang terjadi pada proses relokasi di lingkungan sekolah Pulau Rempang Batam.
Read more »