Larangan mudik dinilai tidak efektif tanpa penghentian sementara moda transportasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Transportasi Indonesia menyatakan, agar pelarangan mudik berjalan efektif, maka harus dimulai dengan penghentian operasi sementara moda transportasi, baik angkutan umum maupun pribadi. Larangan mudik tidak serta merta dipatuhi masyarakat,
Sebab, di antaranya juga ada yang tetap bersikeras mudik, meskipun sudah ada pelarangan dari pemerintah. Terutama, bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan lagi di Jabodetabek karena terimbas wabah Covid-19. “Perlu dipertegas pada saat puncak nanti, jalan ditutup dan SPBU juga ditutup karena orang masih mau mudik lewat jalan tikus,” katanya. Baca Juga
Untuk itu, Sony mengatakan kuncinya ada di penyaringan di daerah tujuan, mulai dari tingkat kecamatan, RT dan RW yang harus menyaring pendatang dari luar.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Minta Semua Pihak Jaga Kelancaran Arus Logistik Selama Pandemi Covid-19Pemerintah meminta kelancaran arus logitik pada masa pandemi Covid-19 dijaga.
Read more »
Terancam Gulung Tikar, Pengusaha Restoran Minta Bantuan PemerintahRibuan restoran tutup sementara imbas pandemi COVID-19. Mau tidak mau lapak kuliner yang ada di pusat perbelanjaan harus ikut berhenti berjualan.
Read more »
PB HMI Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Kesehatan |Republika OnlinePB HMI menduga adanya praktek mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan.
Read more »
IDI Sebut Kematian Corona 1.000, DPR Minta Pemerintah TerbukaDPR juga mengaku sudah memeriksa ke TPU Pondok Rangon. Pemakaman dengan standar covid-19 disebut lebih banyak dari data pemerintah.
Read more »
PB HMI minta Pemerintah tindak tegas mafia kesehatan'Kami dari PB HMI menduga adanya praktik mafia kesehatan utamanya penyediaan alat kesehatan yang diimpor oleh Pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19,' mafiakesehatan covid19
Read more »
MHKI Minta Pemerintah Cairkan Pembiayaan Pasien Covid-19Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa Maikel mengungkapkan, sampai saat ini pembiayaan pasien Covid-19 masih belum mendapat penggantian.
Read more »