Pemerintah mengucurkan anggaran Rp 405 Triliun untuk atasi Covid-19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta pemerintah segera membantu rakyat yang terkena dampak dari kebiajakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona khususnya bagi pelaku UMKM dan pegiat koperasi. Pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kegiatan ekonomi pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Corona.
Syarief Hasan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Corona ini untuk tetap tenang, selalu mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu disiplin menjaga jarak fisik untuk menghindari penularan virus Corona.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MPR RI: Alokasi Bansos Harus Tepat Sasaran | Republika OnlineDalam mendata warga harus akurat karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan
Read more »
Asia Bisa Jadi Pusat Corona, Ketua MPR Minta RI Tingkatkan WaspadaKetua MPR Bambang Soesatyo ingatkan pemerintah dan masyarakat perhatikan peringatan WHO soal pergeseran pusat Corona bergeser dari Eropa ke Asia Tenggara.
Read more »
Pimpinan MPR Gelar Kegiatan Sosial Bantu Pencegahan Corona di BogorWakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menggelar kegiatan sosial pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat.
Read more »
Hidayat MPR Mengaku Usulannya Sudah Disetujui Menteri AgamaHidayat MPR menuturkan usulannya tersebut sudah ia sampaikan langsung ke Menag saat Raker secara virtual antara Komisi VIII DPR dengan Menag. MPRRI
Read more »
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat PSBB Penyangga Jakarta'Pemberian izin pelaksanaan PSBB kepada kawasan penyangga Jakarta diharapkan mampu menekan penyebaran virus ke sejumlah daerah lain,' tegas Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
Read more »
HNW: Sewajarnya MPR Ikut Mengawal Kontitusi Dalam Perkara Judicial Review UUSewajarnya MPR dilibatkan dan melibatkan diri dalam perkara judicial review terkait pengujian UU apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. MPRRI
Read more »