Prof Dr M Fauzan SH MH menyebut MKMK bisa membatalkan Putusan MK nomor 90 tahun 2023.
Bakal capres cawapres KIM, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba di KPU untuk daftar sebagai peserta Pilpres 2024, Rabu . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa menjelang Pemilu 2024. Kini bola berada di tangan Majeliis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sedang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.
Maka kekuatan putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat dibatalkan, dan pembatalannya ada dua cara, pertama oleh MK sendiri atas perintah MKMK atau oleh MKMK yang memeriksa dan memutus laporan adanya pelanggaran kode etik," kata Fauzan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hakim Konstitusi Manahan Sitompul Bantah Dilobi Anwar Usman hingga MKMK Sudah Kantongi Cukup BuktiAnwar Usman diduga melobi hakim konstitusi yang lainnya dalam upaya mengabulkan perkara usia capres-cawapres
Read more »
MKMK Kantongi Bukti Rekaman CCTV soal Dugaan Kejanggalan Pendaftaran Gugatan Batas Usia Capres-CawapresBerita MKMK Kantongi Bukti Rekaman CCTV soal Dugaan Kejanggalan Pendaftaran Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres terbaru hari ini 2023-11-02 11:11:00 dari sumber yang terpercaya
Read more »
MKMK Kantongi Bukti CCTV Kejanggalan Laporan Gugatan Batas Usia Capres-CawapresMKMK akan memanggil kembali Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkaitan dengan tugas panitera.
Read more »
Hakim Suhartoyo Diperiksa MKMK Kurang dari Satu Jam, Jimly: Bukti-bukti Sudah LengkapKetua MKMK Jimly Asshiddiqie menjelaskan alasan durasi pemeriksaan yang tergolong sebentar itu.
Read more »
MKMK Kantongi Rekaman CCTV Kejanggalan Pendaftaran Gugatan Usia Capres, Begini Kata Pakar HukumKetua MKMK, Jimly Asshidiqie bilang video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Tsaqibbirru.
Read more »
Ketua MKMK Jelaskan Surat Dinas KPU Cukup untuk Tindak Lanjuti Putusan Mahkamah KonstitusiMenurut Jimly Asshiddiqqie, tindak lanjut Putusan MK tanpa merevisi Peraturan KPU bukan kali pertama terjadi.
Read more »