Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima atau menolak permohonan uji materil UU ITE dan KUHP.
Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima atau menolak uji materil Pasal 491 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Sidang Pengucapan Putusan Nomor 24/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Risky Kurniawan dan Michael Munte ini dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman pada Jumat .
Pemohon hanya menjelaskan keinginan untuk melakukan penelitian tentang ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan kepentingan para Pemohon terhadap penelitian tersebut dalam kaitannya dengan ODGJ.Para Pemohon juga tidak menjelaskan memiliki keluarga yang menderita gangguan kejiwaan. Sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon hanya menjelaskan kekhawatirannya apabila diganggu oleh ODGJ dan khawatir diancam pidana karena disangka tidak menjaga ODGJ.
Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang ada, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma Pasal 491 angka 1 KUHP. Sebab, sambung Manahan, norma tersebut justru memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terancam oleh ODGJ, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara posita dan petitum serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabu ," terang Hakim Arief Hidayat.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koster soal Partisipasi Israel di AWBG: Berjalan Sesuai KonstitusiI Wayan Koster pastikan gelaran ANOC World Beach Games 2023 tetap akan dilaksanakan di Bali, namun ia menolak memberi kepastian terkait keikutsertaan tim Israel.
Read more »
Gubernur Bali dukung World Beach Games berjalan sesuai konstitusiGubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan World Beach Games 2023 yang akan digelar di Pulau Bali asal berjalan sesuai ...
Read more »
Dewan Konstitusi Prancis akan putuskan soal reformasi pensiun hari iniDewan Konstitusi Prancis pada hari ini akan memutuskan apakah rencana pemerintah untuk menaikkan batas umur pensiun sesuai dengan aturan dalam UU dasar negara itu.
Read more »
Gubernur Bali Dukung World Beach Games 2023: Asal Berjalan Sesuai KonstitusiGubernur Bali I Wayan Koster memberikan dukungannya terhadap penyelenggaraan World Beach Games 2023 yang digelar di Bali asal berjalan sesuai konstitusi.
Read more »
Heboh Vonis Hukuman Mati di KUHP Baru, Pakar HAM Angkat Suaravonis hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru menjadi sorotan, pakar HAM angkat suara
Read more »