MK menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang UU P3
"Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya," sambungnya.
"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah terkait Pasal 96 ayat dan ayat UU 13/2022 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedauatan rakyat, tidak menimbukan persoalan konstitusionalitas norma, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang diskriminatif dan tidak melangar hak untuk memajukan di sebagaimana didalikan oleh Pemohon.
Terlebih, lanjutnya, bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk menetapkan ketentuan yang bersifat eksekutorial atas berlakunya suatu ketentuan pelaksana dari suatu Undang-Undang. Sebagai informasi, gugatan ini diajukan oleh pemohon, Almizan Ulfa, yang merupakan pensiunan peneliti utama ASN Kementerian Keuangan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
18 Syarat Cawapres 2024 Sesuai Undang-undang, Tidak Pernah Melakukan Tindakan Tercela hingga UtangBagi Cawapres yang akan mendaftar di Pilpres 2024, ada beberapa syarat yang perlu dipersiapkan. Lantas, apa saja syarat cawapres 2024? Berikut ini ulasannya.
Read more »
Rencana Larangan Iklan Rokok di Ruang Publik, DPI Tegas Pertanyakan Hal IniDPI mengaku belum pernah dilibatkan dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan tersebut.
Read more »
Tradisi Tolak Bala dalam Rebo Wekasan, Hari Paling Sial Sepanjang TahunSesuai namanya, rebo wekasan merujuk pada tradisi Jawa yang dilakukan pada Rabu terakhir di bulan Safar dalam kalender Islam.
Read more »
6 Dekan FK di Indonesia Usulkan Standar Pendidikan Dokter SpesialisPasca pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) menggelar diskusi panel nasional.
Read more »
Aktivis paparkan tantangan implementasi UU PKDRT dalam kasus KDRTKoordinator Nasional Forum Pengada Layanan (FLP) Siti Mazumah mengatakan tantangan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ...
Read more »
Tok! MK Tolak Gugatan SIM Berlaku Seumur Hidup, Tetap Harus Perpanjang 5 Tahun SekaliMahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Read more »