Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 . Lembaga tersebut pun menegaskan kewenangannya mengadili perkara tersebut dan membantah argumen Termohon, dalam hal ini pihak capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan, termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. 'Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu,' sambung Saldi Isra.MK Singgung BawasluSaldi Isra mengulas MK telah menangani sengketa Pilpres mulai dari 2004 hingga 2019.
Dia pun mnyinggung tugas dan tanggung jawab Bawaslu serta Gakkumdu yang seharusnya melaksanakan kewenangannya secara optimal, demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil, serta berintegritas. Selain itu, DPR juga tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Kedua pasangan meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. MK pun mengungkap masing-masing ketua tiga panel hakim konstitusi tersebut. Ketua MK Suhartoyo menjadi Ketua Panel I, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi Ketua Panel II, dan hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi Ketua Panel III.Sidang Putusan MK, Ini Kata Jokowi dan Ma'ruf AminSebelumnya, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak terkait sidang putusan MK.
Sidang Putusan MK Sidang MK MK Pilpres 2024 Sengketa Pilpres Sidang Sengketa Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilpres 2024
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Eddy Hiariej Sebut MK Tak Berwenang Diskualifikasi Prabowo-Gibran Sebagai Peserta Pilpres 2024Eddy Hiariej menegaskan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
Penyusunan APBN 2024 Selesai, Sri Mulyani: Sebelum Paslon Pilpres 2024 DitentukanMenteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa penyusunan dan penetapan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah selesai sebelum pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 ditetapkan oleh KPU RI.
Read more »
KPU Pastikan Sengketa Pilpres 2024 di MK Tak Ganggu Pilkada Serentak 2024KPU memastikan, penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024, berjalan tepat waktu. Sesuai Peraturan KPU atau PKPU. Meskipun, saat ini KPU masih menjalani sidang, di MK.
Read more »
Update Gugatan Hasil Pilpres 2024, Sidang Perdana di MK Digelar 27 Maret 2024Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang perdana gugatan PHPU Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024) mendatang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Read more »
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 pada 27 Maret 2024Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jadwal sidang perdana sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 27 Maret 2024.
Read more »
Sri Mulyani di Sidang Sengketa Pilpres: Penetapan APBN 2024 Tidak Dipengaruhi Paslon Capres-CawapresSri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.
Read more »