MK tak sependapat jika masa jabatan kepala desa dan periode masa jabatannya harus disamakan dengan jabatan publik lain, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Polhuk AdadiKompas
Mahkamah Konstitusi
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik. Kepala desa tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi diatur dalam undang-undang. Salah satu alasan pembedaan pengaturan itu tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyebutkan bahwa dinamika perubahan pengaturan tentang masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada kondisi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Seperti diketahui, pengaturan masa jabatan kepala desa selama ini berubah-ubah. Mengacu pada Pasal 7 UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, misalnya, masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sehingga seseorang paling lama menjabat kepala desa 16 tahun.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Di Sisa Masa Jabatan 6 Bulan Lagi, Gubsu akan Lantik 600 Pejabat PemprovsuSebanyak 600 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, dalam waktu dekat akan dilantik oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di sisa jabatannya,sekitar 6 bulan ke depan.
Read more »
Kecewa dengan Kinerja Pemkab Bogor Sepanjang 2022, DPRD : Nilai Nol LKPJ |Republika OnlineBanyaknya jabatan strategis dan jabatan kepala dinas yang dibiarkan kosong.
Read more »
20 Ucapan Selamat Hari Film Nasional Ke-73, Bercermin Pada Masa Lalu, Merencanakan Masa DepanHari ini Kamis 30 Maret 2023 diperingati sebagai Hari Film Nasional (HFN) yang ke-73. Sejarah pada 30 Maret 1950 untuk pertama kalinya sebuah film diproduksi di Indonesia
Read more »
Gelar Sosialisasi di Sumbar, BPH Migas Sampaikan Pengaturan dan Prosedur Penyaluran BBMPria lulusan Universitas Nusa Bangsa ini menyampaikan, konsumen harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari pihak terkait saat akan membeli JBT.
Read more »
KPK Amankan Dokumen Fiktif Pengaturan Cukai Rokok di Tanjung PinangKPK mengamankan sejumlah dokumen pengaturan fiktif kuota rokok dari operasi penggeledahan di Tanjung Pinang pada Selasa (28/3/2023).
Read more »
Mantri Pembunuh Kades Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan BerencanaPasal pembunuhan berencana bisa menjerat mantri yang menyuntik mati kades Curuggoong.
Read more »