'Wajar karena marketplace ini yang menyediakan akses peserta Kartu Pra Kerja untuk memilih lembaga pelatihan secara transparan,' KartuPraKerja via detikfinance
Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky menjelaskan alasan mitra penyedia platform Kartu Pra Kerja yang bisa mendapat komisi dari biaya pelatihan yang ditawarkan. Menurutnya, hal itu wajar karena perusahaan menjual layanan jasa.
Panji menjelaskan, tanpa adanya platform penyedia layanan digital, masyarakat akan sulit memilih lembaga pelatihan dan jenis pelatihan yang cocok untuk diikuti. Lantaran jenis pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan akan tersebar.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jangan Sampai Salah! Ini Cara dan Syarat Lolos Kartu Pra KerjaNah, bagi yang berminat mengikuti program ini harus mencatat kriteria sebagai berikut.
Read more »
Mau Dapat Rp 600.000/Bulan dari Kartu Pra Kerja? Begini CaranyaOngkos Kartu Pra Kerja telah ditransfer kepada 168.111 orang peserta gelombang pertama. Begini cara jika ingin mencairkan uang tersebut: KartuPraKerja via detikfinance
Read more »
Mau Jadi Mitra Kartu Pra Kerja Seperti Ruangguru cs? Ini CaranyaPemerintah membuka peluang untuk semua aplikator penyedia pelatihan online menjadi mitra Kartu Pra Kerja. Begini caranya: KartuPraKerja via detikfinance
Read more »
Pemerintah Akui Kartu Prakerja Berevolusi Jadi Semi BansosKartu Prakerja yang digaungkan Jokowi sejak kampanye 2019 lalu itu kini terpaksa lahir jadi program bansos selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Read more »
Siasat Belanja Anti-Boros Pakai Promo Kartu Kredit di Bulan RamadhanBulan Ramadhan menjadi bulan spesial yang datangnya hanya satu kali dalam setahun. Umumnya di bulan puasa, aneka promo bertebaran.
Read more »
[POPULER MONEY SEPEKAN] Kartu Prakerja | Pencopotan Refly Harun dari Komut Pelindo ISementara itu berita lain yang juga terpopuler adalah soal pencopotan Pakar Hukum tata Negara Refly Harun dari jabatan Komisaris Utama Pelindo I.
Read more »