Sikap DPR yang enggan pindah ke IKN menunjukkan ketidakkonsistenan DPR yang mengesahkan UU IKN pada 2023.
. Hal ini tecermin dari usulan salah satu anggota Badan Legislasi DPR agar Jakarta dijadikan sebagai ibu kota legislatif dan selanjutnya ibu kota negara ke depan dapat dibagi menjadi tiga kluster, yaitu ibu kota legislatif, ibu kota eksekutif, dan ibu kota yudikatif.Usulan anggota badan legislasi ini ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rapat tersebut.
Ketidakkonsistenan DPR ini menunjukkan seolah-olah DPR masih ingin merasakan hidup tenang di Jakarta hingga ibu kota negara yang baru rampung secara sempurna. Bagaimana dengan nasib ASN yang harus terlebih dahulu berkantor ke IKN? Seharusnya DPR menunjukkan sikap yang mendukung pemindahan ibu kota ini.
Jika memang DPR merasa ada yang janggal terhadap pembangunan IKN sehingga menunda-nunda berkantor di IKN, maka gunakanlah secara bijak hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu sebagai kekuasaan negara yang berfungsi sebagai pengawas dalam pemerintahan. Tentu dengan adanya pembagian ibu kota ini akan menambah biaya dan masuk ke dalam APBN. Dikhawatirkan ini akan menjadi celah korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR minta Otorita IKN antisipasi masalah pindahan orang ke IKNAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengantisipasi proses perpindahan orang ke IKN agar tidak menjadi permasalahan ...
Read more »
Anggota DPR Usul Gedung Parlemen di IKN Dibangun Terakhir, Otorita: Kita Ingin Trias Politika di IKNKepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyebut lembaga tertinggi legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu ada di IKN.
Read more »
Politisi DPR Minta Gedung DPR di IKN Dibangun Terakhir: Kalau Perlu Paling Pojok dan KecilGedung DPR RI juga akan dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Read more »
Menyoal Ancaman Penggusuran dan Peringatan Kepada Warga di IKNSejumlah organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah menepati janji tidak ada penggusuran warga di IKN.
Read more »
Jokowi Izinkan Tanah IKN Dijual ke Investor, Menteri PUPR: Harga Ditetapkan Otorita IKNUntuk mempercepat investasi, Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara.
Read more »
Otorita IKN Sebut Fasilitas Rumah Sakit hingga Sekolah ASN di IKN Bakal DitingkatkanPemerintah akan meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan di IKN, salah satunya dengan memperlengkap jumlah dokter beserta keahliannya.
Read more »