Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa tidak mungkin ada pejabat publik yang benar-benar netral dalam Pemilihan Presiden. Ia menjelaskan bahwa ketika pejabat publik memasukkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam kepentingan publik, itu disebut sebagai eksternalitas negatif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut tidak mungkin ada pejabat publik yang 100 persen netral di Pilpres“Kalau ada orang bilang bahwa netral, 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong,” kata Muhadjir di Gedung
“Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berangkat ke kantor harus ngelayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju karena mau ngelayat, baru kemudian dinas pakai baju, itu adalah unavoided,” jelas Muhadjir.Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan eksternalitas negatif itu selalu terjadi lantaran setiap orang punya preferensi atau pilihan terhadap suatu hal, termasuk pada paslon di Pilpres 2024.
Terdakwa Dito Mahendra langsung bebas dari tahanan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan vonis dengan tujuh bulan penjara atas kasus kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel JW Marriott Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya melalui UC Center For Entrepreneuship dan PT Olahkarsa Inovasi Indonesia resmi mengumumkan kerja sama strategis yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis Green Economy yang berkelanjutan dan kewiraswastaan yang mapan.
Thom Haye memberi respons berkelas setelah pemain Liga 2, M Tahir, menyebut kualitas pemain naturalisasi seperti dirinya hanya berbeda tipis dari pemain lokal.
Menteri Koordinator Netralitas Pejabat Publik Pemilihan Presiden Eksternalitas Negatif
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gerindra Pastikan Tidak Ada Anak Emas Bagi Prabowo dalam Menyusun Kabinet: Tidak Ada Ego KeluargaPak Prabowo itu dipastikan akan memperlakukan semua pihak secara adil, tidak ada anak emas
Read more »
Ginting: Jika Tidak Ada Jonatan, Maka Tidak Ada SayaAnthony Ginting mengenang masa-masa indah bersama Jonatan Christie di Pelatnas PBSI usai final All England 2024 di Inggris, Minggu (17/3).
Read more »
Sama-sama Keluar Air Mani: Ada yang Tidak Membatalkan Puasa, Ada yang TidakSaat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, kita harus menjauhi sejumlah yang dapat membatalkan atau merusak ibadah puasa kita.
Read more »
Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan Tiba di Sidang Sengketa Pilpres 2024Menteri Koordinator Busang Perekonomian Airlangga Hartaro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi juga hadir.
Read more »
Menteri Koordinator dan Menteri Sosial Jokowi Dipanggil MKKeempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Saya kira siapa pun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib untuk hadir," ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4). Ia pun mengapresiasi MK yang memutuskan untuk memanggil para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurut dia, pemanggilan itu akan mewujudkan tiga aspek sekaligus
Read more »
Presiden Pastikan Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MKSeperti diketahui, pada Jumat (5/4/2024) ini, Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendengar keterangan dari pemberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU presiden dan wakil presiden. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. ”Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi. Untuk itu, kalau ini nanti memang diminta, para menteri (dipanggil MK), enggak ada masalah (bagi) Presiden
Read more »