Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bantuan sosial dan program pemerintah yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi . Ia mengaku paham jika pihaknya dikaitkan dengan bantuan sosial dan cadangan pangan pemerintah , maupun cadangan beras pemerintah yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024, namun Muhadjir menegaskan berbagai program itu sudah direncanakan sejak awal.
"Yang mulia, ketua dan anggota majelis hakim, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu, tapi perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan dan untuk menurunkannya, sekaligus menghapus kemiskian ekstrim," ucap Muhadjir di Kantor Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat .
Muhadjir dalam paparannya menjelaskan bahwa penyaluran bansos maupun beras CPP merupakan tugas pihaknya sesuai Peraturan Presiden 35 Tahun 2020 yakni koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam regulasi itu, bansos dijelaskannya adalah aspek yang tak terpisahkan dari tugas Kemenko PMK.
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Mahkamah Konstitusi Bantuan Sosial Program Pemerintah Sengketa Pilpres 2024
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menteri Koordinator dan Menteri Sosial Jokowi Dipanggil MKKeempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Saya kira siapa pun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib untuk hadir," ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4). Ia pun mengapresiasi MK yang memutuskan untuk memanggil para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurut dia, pemanggilan itu akan mewujudkan tiga aspek sekaligus
Read more »
Empat Menteri Memberikan Keterangan di Sidang MKEmpat menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Read more »
Menko PMK Muhadjir Effendy: Bantuan Beras Bukan Bantuan Sosial RegularMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa bantuan beras bukan merupakan bantuan sosial regular pemerintah. Bantuan ini merupakan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP).
Read more »
Muhadjir Effendy Siap Penuhi Panggilan MK di Sidang Pilpres 2024Ketika ditanya persiapan memenuhi panggilan MK Muhadjir mengaku tidak ada persiapan yang signifikan
Read more »
Menko PMK Muhadjir Effendy Batalkan Kunjungan ke Mesir untuk Hadiri Sidang MKMuhadjir menegaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengetahui dan memberikan izin atas rencana menghadiri sidang MK.
Read more »
Menko PMK Muhadjir Effendy Pastikan Hadir jadi Saksi di MK, Sudah Dapat Izin JokowiMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan, PMK, Muhadjir Effendy, mengaku sudah menerima undangan dari Mahkamah Konstitusi, MK, untuk hadir jadi saksi.
Read more »