Instansi pemerintahan di wilayah PSBB diminta terapkan KDR secara penuh.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menginstruksikan Aparatur Sipil Negara di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar menjalankan tugas di tempat tinggalnya atau kerja dari rumah secara penuh. ASN wajib memperhatikan sasaran dan target kerja walau melaksanakan KDR. Baca Juga Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.
"Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN di wilayah PSBB," kata Tjahjo dalam siaran pers pada Jumat . Tjahjo menyebut PPK juga mengatur ASN yang memiliki tugas dan fungsi bersifat strategis. Hal itu diatur dalam Permenkes No. 19/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
"Mereka dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan memperhatikan jumlah pejabat/pegawai seminimum mungkin. Namun kehadiran tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja," ujar Tjahjo.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini 15 Instansi dan Sektor Usaha yang Boleh Beroperasi Selama PSBB JakartaTerdapat 3 jenis instansi, 11 sektor usaha dan satu jenis organisasi kemasyarakatan yang boleh beroperasi selama PSBB.
Read more »
Edaran Menpan Tjahjo, PNS di Wilayah PSBB Bekerja Penuh di RumahTjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran agar pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah dengan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bekerja secara penuh dari rumah.
Read more »
Berbatasan dengan Jakarta, Pemkot Tangerang dan Tangsel Ajukan Proposal PSBBKota Tangerang dan Kota Tangsel yang berbatasan langsung dengan Jakarta mengajukan kemungkinan penerapan PSBB kepada Kementerian Kesehatan.
Read more »
PSBB, Ini Skenario Pembatasan Penumpang Transportasi di JakartaGubernur DKI Jakarta belum menandatangani Pergub PSBB karena menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait ojek daring.
Read more »
Pemerintah Beri Kesempatan Daerah Luar Jakarta Ajukan PSBBKementerian Kesehatan telah menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 lebih masif lagi, pemerintah daerah di provinsi-provinsi lain pun diberikan kesempatan untuk mengajukan PSBB.
Read more »
Jelang PSBB, Anies Gelar Koordinasi dengan Jabar dan BantenPemprov DKI Jakarta menggelar koordinasi lintas wilayah administrasi dengan pemerintah daerah kawasan penyangga DKI Jakarta
Read more »