Sejumlah pegawai KPK mencoba melanggengkan model pencegahan ofensif di tengah perubahan pascarevisi UU KPK.
Kepala Satgas Wilayah V Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria , membantu mediasi persengketaan aset daerah berupa mata air antara warga Lombok Timur Asmadi dan Penjabat Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Juaini Taofik , di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, Jumat .
Bantuan dari KPK juga dibutuhkan untuk memediasi pemerintah dan pemilik lahan. Para pemilik lahan yang saat itu turut hadir, keberatan menyerahkan mata air itu secara cuma-cuma. Sebab, di masa pemerintahan Bupati Sukiman Azmy , mereka pernah dijanjikan mendapatkan penggantian Rp 17 miliar untuk tanah dan Rp 55 miliar untuk sumber air di sana.
Setelah pembicaraan alot selama lebih dari 30 menit, Asmadi mengajak Dian untuk menepi sejenak ketika rombongan sudah mulai berjalan meninggalkan pendopo tempat mereka bertemu. Di tepi mata air, Asmadi berusaha untuk melobi aparatur sipil negara KPK itu agar tetap ada penggantian mata air, di luar ganti rugi tanah, kendati tidak sampai Rp 55 miliar. Namun, Dian menolaknya.
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja memberhentikan truk bermuatan material tambang galian C di pos pemeriksaan truk milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Jumat , untuk meminta tanda bukti perjalanan dan jumlah muatan yang dibawa untuk dikonversi menjadi jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika sampai di pos tersebut, tak ada petugas jaga. Padahal, itu merupakan tempat penyerahan tanda bukti berat muatan yang dibawa sopir. Jumlah muatan yang tertulis di tanda bukti tersebut yang nantinya dikonversi menjadi jumlah pajak yang dibayarkan.
Ketua Satgas Wilayah V Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria bersama dengan Kepala Bapenda Lombok Timur Muksin menegaskan soal urgensi pembayaran pajak oleh pengusaha restoran di Rumah Makan Khas Rarang, Kabupaten Lombok Timur, Jumat . Sebelum kunjungan ke lapangan, tim Korsup Wilayah V KPK juga mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menggali permasalahan.
Pemberantasan Korupsi Pencegahan Korupsi Utama Revisi Uu Kpk
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jelaskan Kondisi Kelembagaan, Pimpinan KPK Berharap Pansel Tak Salah PilihPimpinan KPK memberikan gambaran situasi kelembagaan sebagai bahan pertimbangan bagi Pansel KPK dalam memilih capim KPK.
Read more »
Dibentuk Era Firli Bahuri, KPK Kini Hapus Nomenklatur Juru Bicara Penindakan dan PencegahanKPK hapus nomenklatur juru bicara bidang penindakan dan pencegahan, nomenklatur itu sebelumnya dibentuk era kepemimpina Firli Bahuri.
Read more »
KPK Hapus Nomenklatur Juru Bicara Pencegahan dan PenindakanKPK kini memiliki juru bicara baru yakni Tessa Mahardhika Sugiarto. Selama di lembaga antirasuah, Tessa lebih banyak menghabiskan waktu sebagai penyidik.
Read more »
KPK lakukan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi di Papua BaratDirektorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan supervisi terhadap komitmen dan rencana aksi ...
Read more »
Isi Surat Edaran KPK No 7/2024 soal Pencegahan Korupsi & Gratifikasi Saat PPDBKPK keluarkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi selama penyelenggaraan PPDB. Ini isinya.
Read more »
KPK Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Korupsi di PGNKPK sudah meminta status pencegahan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk dua orang itu
Read more »