Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah memfasilitasi KPU dan Bawaslu yang tidak memiliki kantor hingga gudang ...
Tangkapan layar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang dipantau dari Jakarta, Rabu . ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
"Belajar dari pengalaman kemarin pilpres, pemda saya minta untuk bantu KPU, Bawaslu yang tidak punya kantor dan gudang, sarana dan prasarana untuk daerah terpencil di Maluku, Maluku Utara, hingga pulau-pulau. Kalau kesulitan, maksimalkan bantu," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang dipantau dari Jakarta, Rabu.
Apabila pemda membutuhkan dasar hukum dalam penggunaan BTT, dirinya akan menerbitkan surat edaran agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sukses. Sebagai informasi, ada lima kantor KPU dalam kondisi rusak berat di Pamekasan, Luwu, Kolaka Utara, Timor Tengah Utara, dan Klungkung.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU dan Mendagri Diminta Buat Aturan soal Bansos Jelang Pilkada 2024KPU dan Kemendagri diminta membuat aturan guna mencegah potensi penyalahgunaan bansos di Pilkada 2024
Read more »
Pemilu 2024 Usai, Citra Positif KPU dan Bawaslu MenguatPenilaian positif publik terhadap KPU dan Bawaslu perlu tetap dijaga sebagai modal sosial untuk melaksanakan pilkada.
Read more »
Simulasi Jadwal Pelantikan Calon Pilkada Terpilih Sudah Dibahas oleh KPU dan MendagriHasyim pun berharap tanggal pelantikan dapat segera ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi saat ini proses pilkada sudah mulai berjalan.
Read more »
Tak Penuhi Syarat Maju Pilkada Jakarta Jalur Independen, Dharma Pongrekun-Wardana Gugat KPU ke Bawaslu'Berkas permohonan sengketa Dharma-Kun sudah masuk ke Bawaslu.'
Read more »
Bawaslu Harap Dapat Akses Pemilih Pilkada dari KPU Demi Cegah Pelanggaran PemiluBawaslu minta ada penambahan pasal dalam RPKPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 terkait akses Sistem Informasi Pemilih (Sidalih).
Read more »
Bawaslu tunggu tindak lanjut KPU soal putusan batas usia Pilkada 2024Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunggu tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas ...
Read more »