Syarat menjadi Jaksa Agung tengah diuji di MK. Seorang pegawai kejaksaan di Sulawesi Tengah mempersoalkan hal itu. Menurut dia, Jaksa Agung harus berstatus aktif atau pensiunan jaksa dan pengisiannya harus libatkan DPR. Polhuk AdadiKompas Kompas58
”Saya berharap tadi petitumnya dibacakan, terakhirnya itu. Tapi, ini tidak dibacakan. Saya agak ragu, ini sepenuh hati atau tidak memberikan keterangan. Ada sikap dualisme juga saya baca, antara mengiyakan yang diajukan pemohon dengan riil politik ketatanegaraan kita. saya tidak tahu. Itu asumsi saya saja,” kata hakim konstitusi Saldi Isra mengomentari keterangan yang disampaikan Bambang.kali ini. Pemohonnya adalah seorang anak muda, seorang pegawai kejaksaan bernama Jovi Andrea Bachtiar.
Salah satu pasal yang diuji itu mengatur, ”Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Ketentuan tersebut ada pada Pasal 19 Ayat UU Kejaksaan.
Mengenai Jaksa Agung yang harus berasal dari internal jaksa ataupun pensiunan jaksa, Bambang mengatakan, pengaturan semacam itu berpotensi mempersempit hak prerogatif Presiden di dalam memilih pembantunya yang dijamin oleh UUD 1945. Tiap pembatasan hak Presiden harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak yang sudah dijamin konstitusi.Sisa kebakaran di sisi utara Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu siang.
Seseorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung tidak cukup hanya memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum.Hakim konstitusi Saldi Isra juga meminta keterangan yang lebih mendasarkan pengalaman kejaksaan saat dipimpin oleh Jaksa Agung yang bukan dari korps jaksa dengan yang bukan dari kejaksaan . Dalam tiga periode kepemimpinan Jaksa Agung secara berturut-turut, tiga-tiganya merupakan pensiunan jaksa.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Jaksa Agung RI sebut kejaksaan telah bentuk Gakkumdu pemilu 2024Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah dibentuk oleh kejaksaan guna mengantisipasi adanya potensi munculnya masalah atau pelanggaran hukum pidana Pemilu serentak 2024.
Read more »
Dituduh Memberontak, Bos Wagner Jadi Incaran Jaksa Agung RusiaJaksa Agung Rusia mengeluarkan perintah untuk memulai proses pidana secara sah terhadap Prigozhin Bos Grup Wagner Yevgeny Prigozhin.
Read more »
Selain PIK 2, Cek Portofolio Properti Agung Sedayu Group Milik AguanAgung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma memiliki sejumlah portofolio properti mentereng termasuk PIK 2 yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk Dua (PANI).
Read more »
Tenang, Syarat Sertifikat Mengemudi untuk SIM Baru Belum BerlakuDirektur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus mengatakan kebijakan soal sertifikat mengemudi belum diberlakukan untuk saat ini.
Read more »
Dipenjara 8 Tahun, Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Desy Ajukan BandingSatu-satunya tersangka dari 17 tersangka yang belum ditahan adalah Sekretaris MA Prof Hasbi Hasan. Hakim Pengadilan Tinggi Agama itu kini menempuh praperadilan.
Read more »
Viktor Laiskodat Mundur dari Gubernur NTT, Ini Syarat Kepala Daerah Maju Jadi CalegSebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, kepala daerah wajib mundur dari jabatannya jika hendak maju sebagai caleg.
Read more »