Membatasi Gairah Berkuasa yang Berlebihan

Malaysia News News

Membatasi Gairah Berkuasa yang Berlebihan
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 76 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 68%

Jokowi terkesan tidak merelakan dinamika politik berlangsung secara alami dengan membiarkan institusi demokrasi bekerja secara independen.

Karena ambisi tersebut, Gibran Rakabuming, yang menjadi Wali Kota Solo sekaligus tokoh muda PDIP, ikut menerima limpahan prestise kekuasaan Jokowi dan ikut menjadi"center of gravity" di dalam dinamika politik menjelang pemilihan mendatang.

Namun memberikan dukungan atau penolakan kepada salah satu kandidat, sembari memakai baju"kepresidenan", akan membuat levelmenjadi buruk, karena Jokowi memiliki"leverage" kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para pihak di luar kekuasaan. Jokowi tidak perlu"mengudeta" secara halus proses politik nanti di saat beliau tak lagi menjadi presiden. Cukup yakin saja bahwa waktu akan menyelamatkan semuaJokowi tak perlu mengkhawatirkannya. Infrastruktur-infrastruktur yang dibangun selama era Jokowi akan dikenang dan dihargai oleh Indonesia.

Calon-calon presiden yang dipaksa mengakui statusnya sebagai"petugas partai" sebelum dan setelah terpilih harus menyadari konsekuensi dari status tersebut.yang terletak di dalam jabatan seorang presiden terlalu naif seandainya ditundukkan di bawah sebuah pakta integritas, misalnya, antara satu partai dengan calon presiden yang memosisikan seorang presiden hanya sebagai petugas partai.

Karena gairah kekuasaan dari partai untuk tetap mencengkeram kekuasaan secara berlebihan akan membuat politik menjadi seperti yang didefinisikan oleh Groucho Marx. Justru saat seorang kader mendapatkan status sebagai calon pemimpin bangsa, saat itulah ia memperlihatkan kelasnya bahwa ia adalah kader bangsa dan negara, yang berasal dari salah satu partai, tapi berambisi memperjuangkan kepentingan yang melebihi kepentingan satu partai dari mana ia berasal, yakni kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dan negara.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Formula E Jakarta 2023, Gairah Jelang Balapan BersejarahFormula E Jakarta 2023, Gairah Jelang Balapan BersejarahPerwakilan Formula E mulai memantik gairah masyarakat Indonesia menjelang dimulainya seri Jakarta pada 3 dan 4 Juni 2023.
Read more »

MK Perpanjang Masa Kerja Firli Bahuri Cs, Febri Diansyah: Bisa Rugikan Elite Politik yang BerkuasaMK Perpanjang Masa Kerja Firli Bahuri Cs, Febri Diansyah: Bisa Rugikan Elite Politik yang BerkuasaMK Perpanjang Masa Kerja Firli Bahuri Cs, Febri Diansyah: Bisa Rugikan Elite Politik yang Berkuasa: Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
Read more »

Relawan Jokowi Tidak Ambil Pusing Elektabilitas Ganjar di Survei Litbang KompasRelawan Jokowi Tidak Ambil Pusing Elektabilitas Ganjar di Survei Litbang KompasTurunnya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas Mei 2023 tidak menjadi masalah bagi relawan Jokowi di Seknas Jokowi atau Pro Jokowi (Projo).
Read more »

Erdogan: Pemilu Turki Tunjukkan Demokrasi Bukan Kediktatoran |Republika OnlineErdogan: Pemilu Turki Tunjukkan Demokrasi Bukan Kediktatoran |Republika OnlineErdogan mengkritik klaim negara Barat bahwa kediktatoran berkuasa di Turki.
Read more »

7 Perusahaan Didenda Gegara Bikin Minyak Goreng Langka, Terbesar Rp 40 M7 Perusahaan Didenda Gegara Bikin Minyak Goreng Langka, Terbesar Rp 40 MKPPU memutuskan 7 perusahaan bersalah lantaran membatasi penjualan minyak goreng pada Januari sampai Mei 2022.
Read more »

Bikin Minyak Goreng Langka, 7 Perusahaan Didenda MiliaranBikin Minyak Goreng Langka, 7 Perusahaan Didenda Miliaran7 perusahaan ini kena denda KPPU karena membatasi penjualan minyak goreng.
Read more »



Render Time: 2025-03-11 03:44:21