JPNN.com : Massa FMD Reformasi menggelar aksi, mengigatkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan merupakan mahkamah keluarga.
jpnn.com - JAKARTA - Sidang pembacaan putusan uji materi pemilu terkait syarat usia calon presiden-calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Senin diwarnai sejumlah aksi unjuk rasa.Mereka menilai para pemohon yang ingin menurunkan batas usia capres atau cawapres minimal 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, demi kepentingan sesaat.
Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi, belakangan santer digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 mendatang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Massa Aksi: MK Bukan Mahkamah Keluarga, Tolak Politik DinastiFront Mahasiswa Demokrasi kawal Reformasi (FMD Reformasi) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan batas usia capres-cawapres.
Read more »
Jelang Pembacaan Putusan Gugatan Usia Capres-Cawapres, 3 Kelompok Massa Pro dan Kontra Geruduk MKSejumlah massa dari berbagai latar belakang geruduk Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
Polisi Halau Massa Kontra Mendekat Jalan Medan Merdeka Barat, Massa Pro Prabowo-Gibran DiizinkanBerita Polisi Halau Massa Kontra Mendekat Jalan Medan Merdeka Barat, Massa Pro Prabowo-Gibran Diizinkan terbaru hari ini 2023-10-16 12:13:06 dari sumber yang terpercaya
Read more »
PDIP Duga Ada Pihak yang Menjebak Jokowi Terkait Gugatan Batas Usia Capres-CawapresNama Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perbincangan publik belakangan ini dan dipelesetkan 'Mahkamah Keluarga'.
Read more »
Jelang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Partai Garuda: MK Bukan Mahkamah KeluargaBerita Jelang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Partai Garuda: MK Bukan Mahkamah Keluarga terbaru hari ini 2023-10-16 09:42:31 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Yusril sebut MK buktikan bukan 'Mahkamah Keluarga'Pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ...
Read more »