Mantan Koruptor Daftar Caleg, Dosen UMM: Pembuat Aturan yang Keliru

Malaysia News News

Mantan Koruptor Daftar Caleg, Dosen UMM: Pembuat Aturan yang Keliru
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 14 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 68%

Dosen UMM sebut aturan mantan Koruptor kini bisa daftar jadi caleg di Pemilu 2024 tidak salah. Tetapi pembuat aturan inilah yang keliru.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan aturannya. Menurutnya yang salah adalah mereka yang membuat aturannya.

Lanjut dia menyebut, para narapidana kasus korupsi ini dapat mendaftar sebagai caleg, karena pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 240 huruf G tentang Pemilihan Umum disebutkan, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diskusi UGM Soal Pemilu 2024: dari Depolitisasi hingga KorupsiSosiolog UGM, Arie Sudjito, mengatakan penyelenggaraan pemilu 2024 seharusnya bisa lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.
Read more »

MK Belum Agendakan Sidang Putusan Uji Materi Sistem PemiluMK Belum Agendakan Sidang Putusan Uji Materi Sistem PemiluMahkamah Konstitusi atau MK belum mengagendakan sidang putusan uji materi UU Pemilu mengenai sistem pemilu. 
Read more »

Golkar Harap MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional TerbukaGolkar Harap MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional TerbukaPartai Golkar berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu pada Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. 
Read more »

Bawaslu: Potensi Kecurangan di Pemilu 2024 Akan Tetap AdaBawaslu: Potensi Kecurangan di Pemilu 2024 Akan Tetap AdaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menangani sebanyak 29.971 dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu. Di antaranya pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 23.501 kasus dan 6.470 kasus pada Pilkada 2020. Sindonews news .
Read more »



Render Time: 2025-03-11 06:32:37