Gugatan Partai Golkar kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif di Sulawesi Barat (Sulbar), dijelaskan
Gugatan Partai Golkar kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Sulawesi Barat , dijelaskan dampaknya oleh mantan Hakim Konstitusi Aswanto . Aswanto hadir sebagai saksi Golkar , dalam sidang lanjutan dengan agenda pembuktian perkara PHPU Pileg 2024 nomor 66, di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis .
"Ada potensi pergeseran suara tidak hanya akan berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa di MK. Parpol-parpol di urutan teratas, ada kemungkinannya akan kehilangan suaranya, akan hilang kursinya," ujar Aswanto."Di saat yang sama, mereka tidak punya lagi peluang untuk mengajukan perselisihan hasil di MK," kata Aswanto menjelaskan.
Di sisi lain, Aswanto juga menjelaskan terkait hubungan antara hak memilih dengan syarat-syarat PSU. Di mana, untuk dilakukan PSU harus benar-benar dapat dibuktikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di salah satu tempat pemungutan suara merupakan orang tidak berhak untuk memilih di TPS tersebut dan benar hadir untuk memilih.
Selain itu, Aswanto menambahkan, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tidak boleh menghilangkan hak konstitusional setiap orang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memiliki hak pilih dan tidak menggunakan hak pilihnya di tempat lain, tidak perlu dilakukan PSU.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hakim MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim, Putuskan Perselisihan Hasil PilegIsi pembahasan RPH adalah semua perkara yang ada di dalam tiga sidang panel perkara PHPU Pileg. Hasilnya akan menjadi putusan yang dijadwalkan diumumkan pada 21 dan 22 Mei 2024.
Read more »
Hanura Tunjuk Eks Hakim MK Patrialis Akbar Jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menjadi kuasa hukum Partai Hanura dalam sengketa Pileg 2024.
Read more »
Alasan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Terima Eksepsi Mantan Hakim Agung Gazalba SalehMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menerima eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU. Simak beberapa alasannya.
Read more »
MK tolak gugatan Gerindra yang minta PSU hasil Pileg Jabar Dapil 9Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan Partai Gerindra yang meminta pemungutan suara ulang (PSU) hasil ...
Read more »
Sengketa Pileg DPRD Minahasa, PAN Tuntut KPU Gelar PSUPemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah pemilihan (Dapil) Minahasa, dituntut Partai Amanat Nasional (PAN) ke Mahkamah
Read more »
Majelis Hakim Kabulkan Nota Keberatan eks Hakim Agung Gazalba Saleh, Ini AlasannyaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menerima eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh.
Read more »