Menurut Boyamin, pada zaman pemerintahan Presiden SBY di tahun 2008, pernah ada Perppu yang sejenis tapi ditolak oleh DPR.
Pasal yang dimaksud tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sebagai Mantan Presiden, Saran SBY Soal Perppu Perlu Didengar untuk Hadapi CoronaAnggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay ikut mencermati apa yang disampaikan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono...
Read more »
PKS Minta Pasal 27 Perppu Penanganan Corona Dihapus, Ini AlasannyaPasal 27 itu dinilai memberikan kekebalan hukum bagi pejabat pengambil kebijakan keuangan dalam situasi darurat Corona.
Read more »
DPR Khawatir Akuntabilitas Stimulus Covid dalam Perppu |Republika OnlineDPR menyoroti rencana program stimulus dengan perkiraan anggaran Rp 405,1 triliun.
Read more »
Perludem: Perppu Pilkada Harus Sudah Disahkan April |Republika OnlinePerludem dorong Perppu Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan pilkada
Read more »
KPU Sudah Surati Presiden Soal Perppu Penundaan Pilkada 2020Belum ada progres yang berarti dalam usulan Perppu atas perubahan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, sebagai dasar penundaan...
Read more »
Demi Kepastian Hukum, Perppu Pilkada Diminta Terbit Sebelum MeiKPU menunda Pilkada Serentak 2020 menjadi rawan digugat karena bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016...
Read more »