Mahfud MD Instruksikan Polri Cari Pembocor Info Putusan MK ke Denny Indrayana
itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka," tegas Mahfud.Mahfud mengutarakan, dirinya yang pernah menjadi hakim MK tak berani meminta bocoran penetapan MK. Karena itu, Mahfud memerintahkan Polri dan pihak MK untuk bergerak menyelidiki siapa pembocor informasi tersebut.
"Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya," ucap Mahfud.Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat kabar bahwa Mahkamah Konstitusi akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik pada pemilu legislatif .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ingatkan Dampak Putusan MK, Legislator: Hakim MK Juga Harusnya Jabat 5 Tahun |Republika OnlineMengingatkan dampak putusan MK, legislator sebut hakim juga harusnya jabat lima tahun
Read more »
Putusan AG di Kasus Mario Dandy Disebut Tergesa-Gesa, Koalisi AG-AP: Hakim Sudah Punya KeinginanKoalisi melaporkan hakim yang diduga melanggar kode etik saat menjatuhkan vonis terhadap AG dalam kasus Mario Dandy.
Read more »
Wamenkumham: Presiden akan Ubah Keppres terkait Masa Jabatan Pimpinan KPKEddy juga menuturkan bahwa MK akan memberikan kepastian terkait putusan tentang masa jabatan Pimpinan KPK.
Read more »
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPKPolemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK TempoGrafis
Read more »
Pendapat Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPKAnggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menyampaikan pendapat yuridis terkait Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan Pimpinan KPK.
Read more »
Soal Jabatan Pimpinan KPK, Legistator: MK Lampaui Kewenangan, 'Hina' DPR dan Presiden |Republika OnlineApalagi, objek putusan itu merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka.
Read more »