Komoditas kelapa sawit Indonesia terus dirundung ketidakpastian, baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga khusus diperlukan untuk mengatasi sederet problem serta tumpang tindih kewenangan antarkementerian/lembaga. Ekonomi AdadiKompas Kompas58
dinilai membutuhkan lembaga khusus untuk menyelaraskan regulasi dan menjamin hilirisasi sawit di Indonesia. Apalagi, selain sejumlah problem di dalam negeri, para pelaku usaha, termasuk petani kelapa sawit, menghadapi kendala di tingkat global, seperti terkait Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa atauHal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk Menggapai Sawit Tetap jadi Andalan Indonesia saat Dunia Penuh Ketidakpastian yang digelar oleh CNBC Indonesia secara hybrida, di Jakarta, Senin .
Senada dengan Eddy Abdurrachman, para pemangku kepentingan di industri kelapa sawit yang hadir dalam diskusi ini turut mendukung usulan mengenai pembentukan sebuah lembaga khusus tersebut. Oleh sebab itu, lanjut Eddy Abdurrachman, gagasan tersebut perlu diteruskan ke lembaga legislatif supaya dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah.
Sahat menambahkan, pada tahun 2045, produksi minyak kelapa sawit Indonesia ditargetkan mampu mencapai 100 juta ton atau dibutuhkan 6,5 ton per hektar setiap tahun. Oleh sebab itu, diperlukan peran lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengoptimalkan hilirisasi.
"Ini yang menjadikan kami, pelaku usaha, jadi bingung. Masalahnya, di PP tersebut, kami diwajibkan untuk FPKM . Di dalam PP No 18/2021, terdapat kata ', akibatnya pemerintah daerah bisa menerapkan 30 persen atau 40 persen. Sementara lahan kami makin terbatas," ujarnya.berupa EUDRyang mensyaratkan dokumen uji tuntas dan verifikasi sebagai bentuk jaminan oleh eksportir bahwa produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan dengan batas maksimal akhir tahun 2020.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu membentuk lembaga khusus untuk meratifikasi berbagai regulasi yang ada. Lebih lanjut, ketentuan batas maksimal mengenai deforestasi dalam EUDR seharusnya menjadi patokan agar tidak memicu perdebatan panjang mengenai lahan kelapa sawit.Siasat barat
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Kasih Lampu Hijau Pembentukan Lembaga Khusus SawitUsulan pembentukan lembaga khusus sawit menjadi salah satu beberapa ide kreatif yang perlu disampaikan dan dibentuk berdasarkan kajian dan logika.
Read more »
Daftar Harga Sapi dan Kambing Kurban 2023 dari yang Termurah hingga TermahalLembaga-lembaga penyalur zakat dan kurban seperti Baznas dan Dompet Dhuafa juga menyediakan hewan kurban.
Read more »
Dua Masalah Besar Pertanahan yang Bikin Menteri Hadi 'Geregetan'Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar-kementerian/lembaga (K/L) khusus kedua masalah tersebut.
Read more »
Lagu aespa Ini Perdana Masuk Setlist Konser, Winter: Khusus buat My IndonesiaKonser bertajuk 'aespa Live Tour 2023 Synk: Hyper Line in Jakarta' ini dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment dan digelar di ICE BSD, Tangerang, Sabtu.
Read more »