Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi sanksi terhadap sejumlah industri penyumbang polusi di Jakarta ...
Tangkapan udara aktivitas perusahaan pergudangan dan penyimpanan batu bara di Jakarta Utara pada Rabu . ANTARA/HO-Humas DLH DKIJakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi sanksi terhadap sejumlah industri penyumbang polusi di Jakarta sebagai tindakan tegas.
Justin berharap tindakan ini tidak sekedar formalitas saja, tapi dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. "Industri tetap bisa berjalan, tapi sudah harus sadar lingkungan karena ini juga tentang kesadaran dan kepatuhan hukum," tuturnya.Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan sanksi penghentian paksa aktivitas usaha dua perusahaan pergudangan dan penyimpanan batu bara di Jakarta Utara, yaitu PT Trada Trans Indonesia dan PT Tans Bara Energy.
"Hal itu dari hasil temuan tim gabungan di lapangan," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Rabu.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Legislator minta DKI tambah armada transportasi umum di Jakarta BaratAnggota DPRD DKI Eneng Malianasari meminta Pemerintah Provinsi DKI menambah armada transportasi umum di Jakarta Barat untuk menekan polusi ...
Read more »
DLH DKI Jakarta Hentikan Operasi Dua Pabrik Pencemar Udara di Jakarta UtaraDinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berikan sanksi ke dua perusahaan pergudangan dan penyimpanan batubara yaitu PT Trada Trans Indonesia dan PT Tans Bara Energy yang berlokasi di Jakarta Utara.
Read more »
DLH DKI Jakarta Tutup Perusahaan Batubara di Jakarta Timur, Diduga Penyumbang Polusi UdaraDinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menindak tegas perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batubara PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di
Read more »
Legislator minta DKI tetapkan standar industri penyumbang polusiAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pemerintah provinsi DKI untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi industri ...
Read more »
Legislator usulkan DKI siapkan ambulans kelurahan untuk cepat tanggapAnggota Komisi E DPRD DKI Sutikno mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyiapkan ambulans di setiap kelurahan guna mempercepat ...
Read more »
Pemprov DKI Tutup Sementara Industri Penghasil Polusi, Pengamat dan Warga Apresiasi Sanksi Tegas Pemprov DKIMenurut catatan Walhi Jakarta, pada 2021, setidaknya ada 474 penerima izin usaha yang tidak taat.
Read more »