Legislator Komisi III DPR berharap MK dengar aspirasi publik tolak sistem pemilu tertutup
Pasalnya, MK hingga saat ini belum menentukan Pemilu 2024 apakah akan menggunakan sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau menggunakan model baru/campuran.
Anggota Komisi III DPR RI, Santoso menuturkan pihaknya tak akan mengevaluasi para hakim MK sebelum putusan.“Melakukan evaluasi terhadap para hakim MK sebelum putusan tentang sistem pemilu itu diputuskan bukanlah cara yang bijak,” papar Santoso kepada Media Indonesia, Minggu .Jika Hakim MK dievaluasi sebelum putusan, Santoso menyebut hal itu akan menimbulkan kontroversi serta kegaduhan di publik serta menimbulkan interpretasi dalam hal hukum apakah tindakan mengganti itu sesuai UU atau tidak.
“Kita berharap para hakim MK dari manapun mereka berasal yang masing-masing berjumlah tiga orang itu menyerap aspirasi serta keinginan kuat publik agar pemilu legislatif dengan sistem terbuka,” ujarnya. “Seperti yang sudah dilakukan sejak tahun 2009 mengingat sistem ini dinilai lebih baik dibanding dengan sistem tertutup,” tambahnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi III Pertanyakan Alasan Gugatan Kewenangan Jaksa Sidik KorupsiAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat mempertanyakan alasan JR kewenangan Kejagung dalam penyidikan perkara korupsi.
Read more »
Komisi II DPR Sebut Tak Ada Larangan Pengawas Proyek IKN Pakai BuleWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendukung Menko Marinves Luhut Binsar soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN diawasi oleh tenaga asing atau bule.
Read more »
Komisi IX DPR Soroti Banyak Puskesmas Tak Punya Dokter dan Faskes TerbatasKomisi IX DPR RI menyoroti banyak Puskesmas yang tak punya dokter dan fasilitas kesehatan (faskes) terbatas.
Read more »
Pagu Indikatif Kemenpora TA 2024 Disetujui Komisi X DPR, Menpora Dito Sampaikan Terima KasihKomisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada RAPBN TA 2024 sebesar Rp 2,019 triliun.
Read more »
Masalah Kesehatan Banyak, Komisi IX DPR: Anggaran Kesehatan Masih MinimKomisi IX DPR menilai anggaran kesehatan masih minim, padahal banyak masalah kesehatan yang harus diselesaikan.
Read more »