Maryono menuturkan Karen melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan di menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat, Senin . " Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Ketua Maryono pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin .
Maryono menjelaskan terdapat beberapa hal yang meringankan vonis Karen sehingga lebih rendah dari tuntutan, yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, memiliki tanggungan keluarga, serta mengabdikan diri untuk Pertamina walaupun telah mengundurkan diri.
Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC , sebesar USD 113,83 juta. Karen didakwa merugikan negara sebesar USD 113,84 juta atau setara Rp 1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada 2011 hingga 2014.
Pt Pertamina (Persero) Korupsi Karen Agustiawan Korupsi Bumn
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Read more »
12 Tahun Undang-Undang Pengadaan TanahKeberadaan UU Pengadaan Tanah selayaknya ditinjau kembali karena masih menunjukkan watak hak memaksa negara atas rakyat.
Read more »
Polisi Amankan 3 Pelaku Bullying dan Penganiayaan Siswi SD di Depok, Terkait Geng PertemananArya menambahkan, karena pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, keduanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak
Read more »
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Siap Gelar Aksi, Ini TuntutannyaJPNN.com : Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyatakan sikapnya menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun.
Read more »
Gaji Karyawan Dipotong Tapera buat Nombok APBN? Ini Kata KemenkeuKemenkeu menyebut program Tapera sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016.
Read more »
UU Cipta Kerja Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sampai 7%JPNN.com : Pemerintah berupaya mengoptimalkan implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK)
Read more »