KY Didesak Uji Etik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Pilkada News

KY Didesak Uji Etik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah
FenomenaPutusan MaNews
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 70%

KY perlu menguji pembuatan putusan MA tentang uji materi syarat usia calon kepala daerah yang dinilai bermasalah.

JAKARTA, KOMPAS — Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik. Pengujian etik dinilai penting untuk mengetahui apakah putusan itu memenuhi standar profesionalitas hakim serta kelaziman putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya ataukah tidak.

Menurut dia, putusan uji materi syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikeluarkan MA sangat bermasalah secara hukum. MA tidak dapat bertindak sebagaiatau pembuat regulasi/norma setingkat undang-undang. Bukan hanya menjadi tradisi buruk, hal itu juga dapat membuka ruang ”negoisasi” putusan-putusan bermasalah lainnya di masa mendatang.Baliho bakal calon bupati Bogor yang akan maju pada Pilkada 2024 terpasang di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, Kamis .

Putusan uji materi syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikeluarkan MA sangat bermasalah secara hukum. MA tidak dapat bertindak sebagai ’positive legislator’. Meskipun uji materi PKPU merupakan kewenangan MA, Mukti Fajar mengatakan, para hakim agung mestinya juga menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Putusan tersebut semestinya juga berkontribusi pada pelaksanaan demokrasi yang baik.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Fenomena Putusan Ma News

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hormati Putusan Sela PTUN, Dewas KPK Tunda Pembacaan Putusan Etik Nurul GhufronHormati Putusan Sela PTUN, Dewas KPK Tunda Pembacaan Putusan Etik Nurul GhufronDewas KPK menunda pembacaan putusan etik Nurul Ghufron. Putusan sela PTUN menjadi pertimbangan.
Read more »

Dewas KPK Menunda Pembacaan Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul GhufronDewas KPK Menunda Pembacaan Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul GhufronDewas KPK menunda pembacaan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Read more »

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Etik Nurul Ghufron Hari IniDewas KPK Tunda Sidang Putusan Etik Nurul Ghufron Hari IniKetua Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hotarangan Panggabean mengatakan sidang pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditunda hari ini.
Read more »

Dewas KPK Patuhi Perintah PTUN, Tunda Putusan Sidang Etik Nurul GhufronDewas KPK Patuhi Perintah PTUN, Tunda Putusan Sidang Etik Nurul GhufronDewas KPK menyebut sidang etik Nurul Ghufron bakal ditunda sampai dengan hakim PTUN memberikan putusan selanjutnya bilamana telah berkekuatan hukum tetap.
Read more »

Dewas KPK tunda sidang putusan etik Nurul GhufronDewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua ...
Read more »

Dewas KPK Tunda Sidang Vonis Etik Nurul Ghufron, Hormati Putusan Sela PTUNDewas KPK Tunda Sidang Vonis Etik Nurul Ghufron, Hormati Putusan Sela PTUNDewas KPK menunda sidang pembacaan putusan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Read more »



Render Time: 2025-02-25 08:13:45