Ada tiga rancangan PKPU yang dibahas yaitu terkait perlengkapan pemungutan suara dalam pemilu; kampanye; dan dana kampanye pemilu.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, materi uji publik terkait tiga PKPU itu disusun merujuk PKPU lama dan telah didiskusikan dengan DPR.
Dia menjelaskan, KPU dalam uji publik tersebut mengundang 86 instansi, yakni dari kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, partai politik , dan perguruan tinggi.Dalam kegiatan tersebut, KPU menjabarkan tiga rancangan PKPU. Pun, KPU membuka diri atas masukan dan perspektif dari undangan yang hadir, baik secara daring maupun luring.
Afifuddin menambahkan, nanti seluruh masukan yang diberikan akan dipertimbangkan dalam finalisasi PKPU. "Kami semua di KPU pengin mendapatkan masukan, kemudian perspektif, penguatan, dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk merangkum partisipasi publik dalam konteks penyusunan PKPU, masukan-masukan terhadap rencana kebijakan yang diambil oleh KPU hari ini," jelasnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Gelar Uji Publik Aturan Dana Kampanye Pemilu 2024Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan uji publik ini bertujuan untuk mendengarkan masukan merangkum partisipasi publik.
Read more »
Komnas Perempuan Minta KPU Segera Revisi PKPU yang Ancam Keterwakilan Perempuan di ParlemenKomnas Perempuan meminta KPU segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
Read more »
Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi PKPU Pencalonan Anggota Legislatif Sebelum 5 JuniWakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia Titi Anggraini menuturkan, pihaknya segera mengajukan uji materi Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ke MA. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Puan Minta PKPU Keterwakilan Perempuan Dikaji UlangKetua DPR RI Puan Maharani ikut angkat suara soal polemik peraturan keterwakilan perempuan.
Read more »
Peraturan KPU untuk Mantan KoruptorMisi KPU untuk menyusun regulasi di bidang pemilihan umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif, sebagaimana terpampang dalam laman resminya, tampak seperti bualan semata. KoranTempo
Read more »
Kongkalikong KPU dan DPR Rusak DemokrasiAlih-alih menjaga independensi, KPU malah berkongkalikong dengan DPR menyisipkan pasal-pasal kontroversial dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. KoranTempo
Read more »