Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan KPU siapkan langkah mengubah aturan pasca-putusan MK, seperti konsultasi DPR.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin didampingi anggota KPU , Yulianto Sudraja Betty Epsilon Idroos dan Parsadaan Harahap, saat konferensi pers terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada 2024, di Jakarta, Senin .tengah menyiapkan langkah untuk mengubah aturan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi soal persyaratan pencalonan peserta pilkada jalur partai.
Kami akan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait putusan MK dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi II DPR. Kami akan menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua KPU setelah putusan MK dibacakan. Secara kebetulan,Kalau kita lihat sekarang ini, ada perubahan yang sangat mendasar. Jadi, hitungannya hampir semua partai di daerah bisa mencalonkan pasangan -nya sendiri. Apalagi, yang dihitung bukan dari jumlah penduduk, tetapi dari jumlah daftar pemilih tetap .
Golkar Putusan Mk Berita Aktual Partai Poltik
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Akan Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah soal Putusan MK yang Ubah Aturan PilkadaAnggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait putusan MK yang mengubah aturan pencalonan pada pilkada.
Read more »
KPU Jakarta Siap Ikuti Putusan MK yang Ubah Aturan UU Pilkada 2024KPU Jakarta siap mengikuti seluruh aturan yang berlaku selama sudah ada perintah dari KPU Republik Indonesia.
Read more »
KPU akan pelajari putusan MK ubah aturan PilkadaAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partai atau gabungan ...
Read more »
KPU bakal Ubah Aturan Pencalonan Kepala Daerah Pascaputusan MKRevisi PKPU menjadi salah satu tindak lanjut yang dilakukan KPU setelah MK membacakan putusan berkenaan dengan pencalonan kepala daerah yang diapresiasi sejumlah pihak
Read more »
Pakar Hukum Sebut KPU Harus Segera Buat Aturan Turunan usai MK Ubah Syarat Pencalonan di PilkadaPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan KPU harus segera menerbitkan aturan turunan usai MK mengubah syarat ambang batas pencalonan di pilkada.
Read more »
Perkuat UMKM & Cegah Deindustrialisasi, Pengusaha Butuh Aturan Pasti!Perkuat UMKM & Cegah Deindustrialisasi, Pengusaha: Aturan Jangan Berubah-ubah!
Read more »