Komisi Pemilihan Umum, KPU, bakal melakukan revisi terhadap Peraturan KPU atau PKPU terkait dengan syarat pencalonan di Pilkada 2024. Revisi dilakukan setelah putusan MK.
MK sebelum tahapan pendaftaran calon kada dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8/2024 sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan 2024," ujar Ketua KPU, Mochammad Afifudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024."Membahas dengan para pihak untuk kemudian mengkaji putusan MK yang memang dibacakan beberapa hari menjelang masa pendaftaran calon kada akan segera dimulai," kata Afif.
Putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora tersebut dibacakan majelis hakim MK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 20 Agustus 2024.
“d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan. b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 % di kabupaten/kota tersebut
KPK telah rampung memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.MK memutuskan partai politik yang akan mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada 2024 cukup memperoleh suara sebesar 7,5 persen di DPRD
Ridwan Kamil alias RK memborong 12 dukungan partai politik untuk maju di Pilgub Jakarta. 10 parpol di antaranya memiliki kursi DPRD Jakarta.
Pilkada Mahkamah Konstitusi Mk Kpu Putusan
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Akademisi dorong KPU revisi PKPU terkait pencalonan pada Pilkada 2024Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Sahran Raden mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merevisi Peraturan KPU terkait ...
Read more »
DPR Bakal Rapat Bareng KPU Respons Putusan MK Soal Perubahan Syarat Pencalonan PilkadaMenurutnya, adanya putusan MK ini harus dituangkan dalam Peraturan KPU atau PKPU ke depan.
Read more »
Uji Publik PKPU Kampanye Pilkada 2024 Tidak Dipimpin Ketua KPUUji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, tidak dipimpin oleh Ketua
Read more »
Siang Ini KPU Uji Publik Rancangan PKPU Kampanye Pilkada 2024Uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, akan digelar pada siang
Read more »
Fokus Pilkada 2024, KPU RI Segera Siapkan PKPU Terkait LogistikAffifudin memastikan, semua proses tahapan Pilkada 2024 sedang berjalan, dan semua disiapkan serta dikonsolidasi ke seluruh jajaran KPU yang berada di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten.
Read more »
Pilkada di Depan Mata, KPU Segera Terbitkan DPS hingga PKPU Pencalonan dan Dana KampanyeKomisi Pemilihan Umum, KPU, tengah menyiapkan segala aspek teknis untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Salah satunya, penetapan daftar pemilih sementara, DPS.
Read more »