Dalam waktu dekat surat permohonan konsultasi itu akan dikirim KPU dengan sifat mendesak atau penting
RI dan Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah, terkait dua regulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah 2024. Dalam waktu dekat, surat permohonan konsultasi itu akan dikirim KPU dengan sifat mendesak atau penting.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, jadwal konsultasi itu menjadi kewenangan pimpinan Komisi II DPR RI sepenuhnya. Namun, pihaknya menegaskan bahwa konsultasi dua rancangan PKPU terkait Pilkada 2024 itu penting."Kami sudah sampaikan sifat urgensi dari kedua peraturan yang kemarin kami terapkan uji publik ini segera diundangkan," kata Idham saat dikonfirmasi, Kamis .
"KPU di daerah ini akan menerima dukungan bakal pasangan calon perseorangan mulai tanggal 8-12 Mei 2024," jelas Idham. KPU Jawa Tengah bersiap untuk menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 November 2024. Untuk calon independen harus mengantongi minimal 1,8 juta dukungan.
Konsultasi Aturan Pemerintah Dpr Kemendagri Aturan Pilkada
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dua Rancangan Aturan Pilkada Harus Segera Diundangkan, KPU Berencana Konsultasi dengan DPRIdham menegaskan KPU bakal menyampaikan surat permohonan konsultasi dalam waktu dekat.
Read more »
Komjen Dharma Pongrekun Konsultasi Syarat Cagub Perseorangan ke KPU DKIKPU DKI Jakarta mulai menerima konsultasi dari berbagai pihak yang ingin maju berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024
Read more »
KPU DKI terima konsultasi Dharma Pongrekun sebagai cagub perseoranganKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menerima konsultasi secara formal mantan Wakil Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Komjen (Purn) Polisi Dharma ...
Read more »
Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Jawaban KPU soal Pencalonan Gibran Dinilai Cacat AturanKuasa hukum KPU menyatakan, sepanjang proses pemilu mulai dari pendaftaran hingga kampanye dan debat Pilpres 2024, tidak ada satu pun pemohon yang mengaku keberatan dengan didaftarkannya Gibran Rakabuming Raka.
Read more »
Disebut Perlakukan Gibran Spesial di Pilpres, Ahli Kubu AMIN di MK: KPU Langgar Aturan Pemilu!Dalam kasus ini, seharusnya cawapres Gibran Rakabuming Raka diperlakukan berbeda dengan aturan yang berbeda.'
Read more »
Alasan Kubu 01 Nilai Pencalonan Gibran Tak Sah: Jadi Cawapres saat Aturan KPU Belum DiperbaharuiAhli Hukum Administrasi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Ridwan mengungkap alasan mengapa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah.
Read more »