Pedoman Pasal 25 UU Nomor 5/1999, menjelaskan kepemilikan posisi dominan di pasar relevan, bisa mendorong pelaku usaha melakukan tindakan persaingan tidak sehat
Produk otomotif dari Jepang didistribusikan secara predominan oleh ATPM yang memiliki koneksi tertentu dengan produsen Jepang. Sementara produsen dari Cina memfokuskan pada mobil listrik, sementara produsen dari Eropa menitikberatkan pada kendaraan mewah dan CBU merupakan kemampuan langsung dan tidak langsung pelaku usaha untuk menaikkan harga produk barang atau jasa di atas harga rata-rata di pasar dan/atau mengekang persaingan efektif di faktor non-harga di pasar bersangkutan .
Dalam praktik Hukum Persaingan Usaha di Uni Eropa , oligopoli berkorelasi sangat erat dengan, atau bahkan, berevolusi menjadi"dominasi kolektif" di pasar bersangkutan. Dalam kasus, Mahkamah Agung Uni Eropa menegaskan"posisi dominasi kolektif" adalah suatu kedudukan secara ekonomi, di mana beberapa pelaku usaha, memanifestasikan dirinya di pasar tertentu sebagai entitas kolektif.
Dengan kondisionalitas bahwa, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian vertikal, masing-masing tidak memiliki"kekuatan pasar" yang signifikan , maka tindakan mereka masing-masing akan mendorong efisiensi dan keuntungan lebih di pasar bersangkutan.
Kppu Otomotif Pelaku Usaha Oligopoli
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cipayung Plus Dukung KPPU Perkuat Kolaborasi & Pengawasan Kemitraan UMKMKPPU mencanangkan Program Sejuta Penyuluh Kemitraan untuk mengoptimalkan tugas KPPU dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan UMKM.
Read more »
KPPU: Penerapan RPM dapat diterapkan sesuai dengan alasannyaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, praktik Resale Price Maintenance (RPM) bukan menjadi praktik yang secara otomatis bertentangan dengan ...
Read more »
Pantas Harga Tiket Pesawat di Indonesia Mahal, Ini Biang KeroknyaMahalnya harga tiket pesawat di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Read more »
Keluarkan Aturan Baru, Jokowi Berikan Tugas Baru ke KPPU IniIni dia tugas baru yang diberikan Presiden Jokowi ke KPPU.
Read more »
Penundaan Penerapan Aturan EUDR Akan Memperlambat Perbaikan Tata Kelola SawitPenundaan penerapan aturan EUDR dinilai akan memperlambat perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan di dalam negeri.
Read more »
Tantangan di Balik Rencana Penundaan EUDRAda sejumlah tantangan terkait rencana Komisi Uni Eropa menunda penerapan aturan mengenai produk bebas deforestasi.
Read more »