KPK umumkan 6 perusahaan BUMN memiliki rapor merah terkait LHKPN, dengan tingkat kepatuhan di bawah 60 persen.
PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan, sebanyak enam perusahaan Badan Usaha Milik Negara mencatatkan rapor merah perihal menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara .
Bahkan, tingkat kepatuhan enam perusahaan pelat merah dalam melaporkan LHKPN berada di bawah 60 persen. Adapun enam perusahaan BUMN tersebut bergerak di berbagai bidang usaha. Enam perusahaan BUMN itu antara lain PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen, PT Dok dan Perkapalan Surabaya tingkat kepatuhan 33,33 persen, dan PT Boma Bisma Indra tingkat kepatuhan 38,46 persen.Kemudian, PT Dirgantara Indonesia tingkat kepatuhan 45,45 persen, PT Aviasi Pariwisata Indonesia tingkat kepatuhan 50,00 persen, dan PT Indah Karya tingkat kepatuhan 53,85 persen.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, enam perusahaan BUMN itu masuk ke dalam daftar yang terburuk terkait kepatuhan melaporkan LHKPN."Tolong disampaikan sama pak Menteri ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera ," kata Pahala Nainggolan sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 25 Juli 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
155 petinggi di 6 BUMN Belum Setor LHKPN, KPK Berharap Erick Thohir Mengingatkan155 petinggi di 6 BUMN Belum Setor LHKPN, KPK Berharap Erick Thohir Mengingatkan TempoNasional
Read more »
Ratusan Pimpinan BUMN Belum Lapor LHKPN, KPK Desak Erick ThohirKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Menteri BUMN Erik Thohir. Itu karena masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum memberikan LHKPN mereka ke komisi antirasuah.
Read more »
Banyak Pegawai di 6 BUMN Ini yang Tak Lapor LHKPNKPK mengungkap ada enam BUMN dengan tingkat kepatuhan terburuk dalam laporan LHKPN. Ini daftarnya.
Read more »
Aparat Penegak Hukum dapat Posisi Terendah Ketiga soal Kepatuhan Setor LHKPN, Tertinggi PemerintahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022.
Read more »
Heboh Laporan Harta Kekayaan di LHKPN, KPK: Dito Ariotedjo Akan Ganti Kategori HadiahMenpora, Dito Ariotedjo mencantumkan kategori “hadiah” karena mendengar saran atau nasihat dari pihak lain.
Read more »