Pelaksanaan supervisi itu didasarkan pada Peraturan Presiden 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tiba saat hendak diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jakarta, Jumat . Ghufron menjelaskan, pelaksanaan supervisi itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Berdasarkan ketentuan tersebut tujuan supervisi adalah guna mempercepat, kami memiliki standar waktu yang kami tetapkan sebagai perkara disupervisi adalah yang tidak berproses dalam waktu dua tahun atau lebih," ucap Ghufron.yang meminta supervisi dalam kasus tersebut, sebagai itikad transparansi agar proses hukum perkara dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo berjalan akuntabel.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK soal Permintaan Supervisi Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL: Kami Masih PertimbangkanKPK mengaku mempertimbangkan permohonan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks mentan Syahrul Yasin Limpo
Read more »
KPK Masih Pertimbangkan Permintaan Supervisi dari Polda terkait Dugaan Pemerasan terhadap SYLKPK masih pikir-pikir untuk membantu polisi mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK.
Read more »
Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, Dewas Telah Serahkan Supervisi Polisi ke Pimpinan KPKDewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata telah meneruskan surat permohonan supervisi atau kerja sama yang dilayangkan Polda Metro Jaya kepada Pimpinan KPK.
Read more »
Ini Alasan KPK Belum Supervisi Kasus Pemerasan Syahrul Yasin LimpoKasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri.
Read more »
KPK Belum Respons Permintaan Supervisi Polda Metro di Kasus PemerasanKPK masih pertimbangkan supervisi dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinannya meski permohonan telah dilayangkan 17 hari yang lalu.
Read more »
Surat Supervisi dari Polda Metro Soal Kasus Pemerasan Belum Direspons, Wakil Ketua KPK Buka SuaraSurat tersebut masih dalam pertimbangan KPK.
Read more »