Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang barang milik terpidana kasus rasuah. Kali ini, tanah milik mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang dipasarkan.
"KPK bersama dan melalui perantaraan KPKNL Palu akan melaksanakan lelang barang rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda yang berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Abdul Gafur Mas'ud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin .
Ali menjelaskan tanah yang dilelang memiliki luas 1.335 meter persegi. Lokasinya terletak di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.Tanah itu dilengkapi dengan sertifikat hak milik dengan nama Nur Afifah Balgis. Aset itu awalnya mau diubah menjadi Perumahan Mamboro Green Hill oleh Gafur.
"Sudah lengkap dengan satu lembar site plan Rencana Pembangunan Perumahan Mamboro Green Hill," ucap Ali.Tanah itu bakal dilelang dengan harga limit Rp204.205.000. Masyarakat yang ingin menawar wajib menyiapkan uang jaminan Rp100.000.000. Lelang digelar pada Selasa, 11 Juli 2023. Batas akhir penawaran sampai pukul 08.30 WIB sesuai waktu yang digunakan oleh server.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Lelang Aset Rampasan Eks Bupati PPU Abdul Gafur Seluas 1.334 M2 - Jawa PosKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tanah hasil rampasan dari mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas&039;ud.
Read more »
Korupsi Andhi Pramono, KPK Duga Pimpinan Bea Cukai TahuKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duga korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala kantor bea cukai Makassar Andhi Pramono diketahui atasan.
Read more »
Akal-Akalan Andhi Pramono Sembunyikan Uang Gratifikasi, Ternyata di Rekening Mertua!Menurut KPK, Andhi Pramono membelanjakan uang yang diduga hasil korupsi berupa gratifikasi untuk keperluan keluarganya.
Read more »
Kasus Korupsi BTS Bakti Kominfo, TPDI Sebut Seharusnya KPK Turun Tangan Sejak AwalKasus Korupsi BTS Bakti Kominfo, TPDI Sebut Seharusnya KPK Turun Tangan Sejak Awal TempoNasional
Read more »
KPK Kantongi Nama-nama Pejabat Negara yang Hartanya Tak WajarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi nama-nama penyelenggara negara yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar. Berdasarkan hasil pemetaan KPK,...
Read more »