KPK menanggapi surat dari para tahanan kasus korupsi yang mengeluhkan fasilitasi rutan.
Para tahanan harus memahami ada kondisi yang berbeda antara di dalam tahanan dengan tidak dalam penahanan
"Perlu kami ingatkan, para tahanan harus memahami ada kondisi yang berbeda antara di dalam tahanan dengan tidak dalam penahanan, sehingga seharusnya tidak minta fasilitas berlebih. KPK pun wajib mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan rumah tahanan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, di Jakarta, Kamis.
Sedangkan, ujar dia lagi, menu makanan untuk tahanan disiapkan per 10 hari untuk kebutuhan katering dengan persetujuan dokter Rutan KPK untuk memastikan kecukupan gizi dan potensi risiko kesehatan masing-masing tahanan. "Karena sesuai aturan di Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 4 dan yang berbunyi, ayat 9: "Setiap narapidana atau tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya", kata Ali.Sedangkan ayat 13 disebut bahwa "Setiap narapidana atau tahanan dilarang membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Menyusun Pedoman Penuntutan Pidana Korupsi - Nasional - koran.tempo.coLangkah ini bertujuan mencegah kesenjangan tuntutan antar-perkara.
Read more »
M Jasin: Jika Ada Korupsi Bansos, KPK akan Kesulitan |Republika OnlineM Jasin menilai KPK saat ini sudah terlalu prosedural.
Read more »
MAKI Surati KPK soal Potensi Korupsi Kartu Prakerja JokowiMAKI menyoroti proses penunjukan mitra kerja, hingga potensi penyelewengan anggaran penyelenggaraan program kartu prakerja.
Read more »
Komisi VII DPR Minta Insentif Diperluas, Dirut PLN: Kami Tidak Sanggup - Tribunnews.comRatna Juwita meminta agar PLN memperluas insentif listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) non-subsidi dan 1.300 VA
Read more »
Kasus Suap Garuda Indonesia, KPK Panggil Enam Saksi'Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HDS (Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Tahun2007-2012 Hadinoto Soedigno),'
Read more »
Ketua Komisi A DPRD Kritik Kepgub Bansos Anies: Ada PNS Masuk Daftar PenerimaKetua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengkritisi Kepgub penerima bansos saat masa PSBB. Pasalnya, ada penerima bansos yang berprofesi sebagai PNS.
Read more »