KPK mencegah mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) atau PTPN Mochamad Cholidi ke luar negeri.
Mochamad Cholidi serta Kepala Divisi Hukum dan Aset Mochamad Khoiri untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
"Saat ini data WNI atas nama Mochamad Cholidi, Mochamad Khoiri, Muhchin Karli, Haliem Hoentoro, dan Sulianie Anggawidjaja Haliem tercantum dalam sistem daftar Pencegahan berlaku 14 Juni 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 [sesuai] permintaan KPK," demikian keterangan Ditjen Imigrasi yang diterimaSebelumnya, KPK menyebut adanya upaya pencegahan kepada lima orang tersebut lantaran diperlukan dalam permintaan keterangan pada proses penyidikan.
Sejalan dengan upaya pencegahan, KPK turut melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dengan kasus tersebut. Kantor PTPN XI, perusahaan gula Assembagoes di Situbondo, serta rumah para tersangka merupakan lokasi yang telah digeledah. Usai penggeledahan tersebut, KPK akan menganalisis dan menyita dokumen dan alat elektronik tersebut untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan.
"Hari ini dan beberapa waktu ke depan tim masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dengan melakukan penggeledahan dan ke depan tentu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kami lakukan," terangnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Cegah Direktur Operasional PTPN XI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan HGU Lahan TebuDugaan korupsi di PTPN XI itu mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Read more »
Novel Baswedan: Banyak Pejabat Takut OTT KPK, Kasusnya jadi Pintu Masuk Kasus BesarEks penyidik KPK, Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap, setuju OTT KPK, tak seperti Luhut Pandjaitan.
Read more »
Kasus PTPN XI, KPK Dalami Dugaan Hitungan Fiktif pada Jual Beli LahanKPK mendalami dugaan penghitungan fiktif pada harga transaksi jual beli lahan terkait penyidikan kasus di PTPN XI.
Read more »
Eks Penyidik KPK Nilai Luhut dan Firli Tak Paham Fungsi OTTKetua KPK Firli Bahuri dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menganggap OTT tak perlu. Keduanya dinilai tak memahami fungsi OTT.
Read more »
Mahfud Bedah Kasus Mafia Tanah PTPN II, Ungkap soal Pemalsuan SuratMenko Polhukam Mahfud Md melaporkan tengah membedah kasus mafia tanah di PT Perkebunan Nasional II (PTPN II), Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Read more »