Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengapresiasi langkah Kapolri Listyo Sigit membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Direktorat Reserse Siber di Tingkat Polda
Sejumlah kreator konten yang awalnya penulis, komikus, bahkan studio desain grafis, ramai-ramai menyuarakan kritik politik lewat meme yang menyentil penguasa.Beberapa pemodelan iklim memperkirakan lautan yang lebih hangat akan menggeser hujan Monsun lebih jauh ke utara di Afrika pada 2100.
Komitmen itu, kata dia, merupakan salah satu upaya Polri untuk melindungi kelompok rentan dari berbagai kekerasan yang terus meningkat. Pembentukan Direktorat PPA dinantikan karena meningkatnya kasus-kasus perdagangan orang yang mana korban utamanya perempuan dan anak-anak. Kapolri telah menunjuk delapan Pamen untuk menduduki posisi Direktur Reserse Siber di delapan Polda sebagaimana tercantum dalam surat telegram tertanggal 20 September 2024. Berikut nama-namanya:1. AKBP Doni Satria Sembiring yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagopsnal Dittipidsiber Bareskrim Polri, diangkat sebagai Dirressiber Polda Sumatera Utara .4.
KOMISIONER Kompolnas Poengky Indarti memperbarui tanggapannya terkait dugaan keterlibatan sejumlah personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang dalam kasus narkoba.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Disebut Gamang dalam Mengusut Dugaan Gratifikasi Kasus Penggunaan Jet Pribadi KaesangKPK membatalkan undangan klarifikasi kepada Kaesang dari Direktorat Gratifikasi dan melimpahkannya kepada Direktorat Direktorat PLPM.
Read more »
Kejagung Sebanyak 6 Bacakada Tersangkut PindanaAda enambacakada di Pilkada serentak 2024 yang tersangkut tindak pidana kasus dugaan korupsi maupun pidana umum
Read more »
Kejagung Sebanyak 6 Bacakada Tersangkut PidanaAda enambacakada di Pilkada serentak 2024 yang tersangkut tindak pidana kasus dugaan korupsi maupun pidana umum
Read more »
FSGI Unjuk Rasa Bukan Tindak Pidana, Anak Wajib DilindungiFSGImengatakan pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang No102016 tentang Pilkada berhak mendapat perlindungan
Read more »
Pakar Hukum Sebut Pencatutan Dukungan untuk Calon Independen Bukan Tindak PidanaDia mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dapat mengurangi dukungan yang diduga mencatut KTP warga Jakarta tersebut.
Read more »
Biden Teken RUU Tindak Pidana Korupsi Pemimpin Asing, Jokowi Bisa Kena?Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang Pencegahan Pemerasan Asing (FEPA) yang akan mengadili para pemimpin asing
Read more »