Pemerintah berkewajiban penuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Amiruddin Al Rahab, mengatakan, hak politik bisa ditunda sementara waktu di tengah pandemi virus corona yang kian meningkat di Indonesia. Hal ini juga menyusul rencanana penundaan Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah.
Sementara, hak politik merupakan derogable rights, hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini di tengah wabah Covid-19 yang mengancam keselamatan warga negara termasuk penyelenggara negara. Ia meminta pemerintah mengatur penundaan pilkada dengan regulasi yang jelas, misalnya, ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Februari 2021 mendatang. Beberapa di antara kepala daerah tersebut, maju kembali dalam pilkada.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cina Bebaskan Aktivis HAM Setelah 5 Tahun Dipenjara - Peristiwa - koran.tempo.coWang Quanzhang, aktivis hak asasi manusia di Cina, dibebaskan setelah hampir lima tahun dipenjara, kemarin.
Read more »
Pesta Seks dengan McNamara Saat Corona, Walker Terancam DendaBek Manchester City, Kyle Walker, menggelar pesta seks di kediamannya di tengah pandemi virus corona.
Read more »
Saat Pandemi, Bojonegoro Sumbang Produksi Padi 416.812 Ton |Republika OnlineTotal produksi pada musim panen raya April ini bisa mencapai 346.725 ton
Read more »
Pandemi Covid-19 tak Pengaruhi Panen di Karawang |Republika OnlinePetani Karawang diimbau tetap lakukan physical distancing saat melakukan panen
Read more »