Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengevaluasi tata kelola kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengevaluasi tata kelola kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi .
'Kami mendesak Kemendikbudristek memberi solusi dengan memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Jangan sampai membebani mahasiswa sampai tidak mampu kuliah lagi,' kata Fikri dalam keterangannya, Sabtu .Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan untuk mempertajam pengawasan kebijakan pendidikan tinggi. Hal ini menjadi sorotannya lantaran demi menjaga mutu pendidikan perguruan tinggi agar tetap berimbang serta berkualitas.
Selain itu, Permendikbud ini juga berdampak terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi. Padahal, negara telah mengamanatkan lewat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.Pemerintah Harus Mencerdaskan Anak Bangsa, Bukan MembebankanAnggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menegaskan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus mengubah paradigma dalam menentukan pembiayaan di pendidikan tinggi atau kampus.
UKT Mahasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi Kemendikbudristek
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X desak Kemendikbudristek perbaiki tata kelola biaya UKTKomisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan di ...
Read more »
UKT Naik, Komisi X DPR Bentuk Panja dan Akan Minta Penjelasan KemendikbudristekKomisi X DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri.
Read more »
Komisi III DPR Desak Pelaku Pembunuh 'Wanita dalam Koper' Dihukum MaksimalHukuman maksimal untuk tersangka diperlukan, lanjtu Sahroni, agar tidak ada lagi individu yang menanggap remeh perbuatan kriminal, terutama yang
Read more »
Anggota Komisi IX DPR RI Desak Kemenkes Selesaikan soal 532 Bidan yang Batal Lolos PPPKAda 532 bidan pendidik yang nasibnya terkatung-katung. Hal ini karena setelah lulus tes PPPK malah dibatalkan.
Read more »
Komisi II DPR Tegur KPU Terkait Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju PilkadaKomisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menegur Komisi Pemilihan Umum.
Read more »
Soal Regulasi Satuan Biaya Operasional Pendidikan di PTN, Ini Kata DPR Untuk Diimplementasikan KemendikbudristekAnggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan jika regulasi itu tidak diawasi, maka dikhawatirkan akses memperoleh pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.
Read more »