Di tahap awal, kemungkinan Starlink tidak melakukan tekanan-tekanan dalam berusaha. Tetapi, kalau terjadi persaingan bebas, ceritanya beda.
"Tentu kita tidak menutup perkembangan teknologi dan persaingan. Tapi, BUMN juga harus siap kalau terjadi persaingan yang tidak seimbang," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Telkom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, .
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VI Herman Khaeron menyatakan di tahap awal, kemungkinan Starlink tidak melakukan tekanan-tekanan dalam berusaha. Tetapi, kalau terjadi persaingan bebas, tentu Starlink akan bisa menguasai, dan menjadi ancaman buat Telkom. Sebagai pemain di industri internet, lanjut Evita, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri .
"Status badan hukum dan perizinan Starlink itu semuanya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku baik itu berlaku di Peraturan Perkominfo, izin-izinnya, badan hukumnya semua sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada," ujar salah satu perwakilan Tim Hukum Starlink Services Indonesia Krishna Vesa di Jakarta, Rabu .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi I DPR Wanti-wanti soal Keamanan StarlinkLayanan internet Starlink kini resmi masuk Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang kontra dan menyoroti masuknya layanan internet milik Elon
Read more »
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Anggota Komisi III DPR Ingatkan Penegakan Hukum Tak Bisa DiintervensiAnggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta agar penegakan hukum tidak diintervensi.
Read more »
Komisi II DPR Ingatkan Rencana Prabowo Tambah Kementerian Harus Disesuaikan Visi Misi PresidenRencana Presiden terpilih RI Prabowo Subianto soal kebijakan menambah jumlah kementeria harus disesuaikan dengan visi misi Presiden.
Read more »
Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.
Read more »
Komisi VIII DPR ingatkan Kemenag pelayanan haji lansia harus maksimalWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar memastikan pelayanan terhadap jamaah haji berusia lanjut (lansia) ...
Read more »
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
Read more »