Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong pembentukan Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara (Panja BUMN) Karya, yang bergerak di bidang ...
Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong pembentukan Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Karya, yang bergerak di bidang konstruksi.
Menurut dia, BUMN Karya memiliki pendanaan sangat besar. Oleh karena itu, harus diawasi betul agar cita-cita Presiden Jokowi dalam mengoneksikan antardaerah melalui infrastruktur tidak disalahgunakan. Intan mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI telah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya pada 13 Juni 2023. Mereka mengadukan bagaimana piutang belum dibayar oleh BUMN selama lebih dari 10 tahun.
"Panja BUMN Karya bagian dari tugas dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah. Muaranya sama, semuanya untuk kesejahteraan rakyat tanpa kecuali," katanya menegaskan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VI DPR: Panja BUMN Karya itu Sudah Menjadi Sebuah KebutuhanKomisi VI DPR telah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka
Read more »
Komisi II DPR Mulai Bentuk Panja Revisi UU IKN, Pembahasan Segera DimulaiKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menuturkan, rapat kerja kali ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draft RUU IKN bersama pemerintah.
Read more »
Komisi I DPR bahas BUMN industri pertahanan dengan kementerian/lembagaPanitia Kerja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) Komisi I DPR RI membahas pengembangan holding perusahaan negara, bersama sejumlah kementerian dan lembaga ...
Read more »
Komisi II DPR Tunggu KPU Jelaskan Usulan Memajukan Waktu Pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024Komisi II DPR menunggu kesiapan KPU untuk menjelaskan usulan memajukan waktu pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024 menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.
Read more »
Komisi II DPR Minta KPU Jelaskan Percepatan Pendaftaran Capres-CawapresKomisi II DPR mengungkapkan, belum menerima permohonan konsultasi PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya berisi percepatan masa pendaftaran capres-cawapres pada Pemilu 2024.
Read more »
Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Anggotanya Usai Terjadi Bentrokan di Pulau RempangAnggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang
Read more »