Komisi IV akan memanggil jajaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas).
KOMISI IV DPR menyepakati dibentuknya panitia kerja untuk membahas permasalahan data produksi, pasokan panen, dan kendali harga jagung yang berpihak pada peternak. DPR akan mengejar proses pengusulan panja ini sebelum masuk masa resesi.
“Jangka panjangnya, harus kita urai sebagai pengawas untuk membentuk Panja. Kalau kita angkat soal revisi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, prosesnya panjang. Sebab setelah diputuskannya UU Cipta Kerja, UU PKH menjadi salah satu undang-undang yang direvisi,” kata Slamet, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para asosiasi perunggasan terkait peningkatan produksi unggas, Senin .
Maka dia juga sepakat dibentuk panja. Sehingga begitu DPR menerima keluhan, masukan, dan data yang konkret, minimal bisa memberikan solusi kebijakan yang berpihak kepada peternak kecil. Bagaimanapun juga pemerintah ini harus berpihak kepada yang kecil depan pada integrator yang besar. Perwakilan dari tujuh koperasi dan dua asosiasi unggas, Suwardi mengatakan peternak hanya menginginkan kepastian ketersediaan jagung, serta harga jagung yang terjangkau juga tidak jatuh di tingkat petani. Dia mengatakan akibat jagung tidak menjadi pangan utama, sehingga inflasinya tidak tertulis.
Dari asosiasi yang dia wakili yaitu 4.245 peternak dengan jumlah populasi unggas 42.429.571 ekor, membutuhkan pasokan jagung untuk Novamber dan Desember sebanyak 190 ribu ton. "Kami berharap melalui forum ini bisa disampaikan ke pemerintah,” kata Suwardi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X DPR Dorong Tenaga Kependidikan Diangkat Jadi PPPKPermenPAN-RB Nomor 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan.
Read more »
Tidak Direspon Menpan RB, PTTI Lapor ke Pimpinan Komisi II DPR'Menurut kami, Kepmenpan No 571 ini sangat diskriminatif karena hanya mengakomodir peserta Eks THK II dan Non-ASN internal instansi.'
Read more »
Komisi X DPR: Pengelolaan Museum Belum Jadi Isu Utama, Nih BuktinyaKasus kebakaran museum nasional menjadi bukti jika pengelolaan museum sebagai penyimpanan artefak sejarah Indonesia belum menjadi arus utama.
Read more »
Komisi III DPR berencana panggil Kapolri soal gembong Fredy PratamaAnggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya berencana untuk memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus gembong ...
Read more »
Ribuan Peternak Desak Menteri Jokowi Ini Lengser, Kok Bisa?Perwakilan asosiasi peternak ayam, GOPAN dan PINSAR hari ini menemui Komisi IV DPR, begini isi curhatnya.
Read more »
Museum Nasional Akan Bentuk Tim Investigasi Usut Penyebab KebakaranPihak Museum Nasional buka suara terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada Sabtu (16/9) malam.
Read more »